Suara.com - Badan Pangan Nasional atau Bapanas memutuskan untuk menyetop sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras atau bansos beras. Alasannya, karena ada masa tenang pemilihan umum (pemilu) pada 11-13 Februari 2024.
Bapanas mencatat, realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). Rencananya program bantalan ekonomi masyarakat ini akan dilaksanakan sampai Juni mendatang.
"Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya pada Rabu (7/2/2024).
Baca Juga
Pemerintah Setop Pemberian Bansos Beras 10 Kg
Atas penyetopan ini, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog yang menyampaikan demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaran Pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan oleh KPU, maka penyaluran bantuan pangan beras perlu dihentikan sementara dalam rentang waktu 8 sampai 14 Februari di seluruh wilayah.
Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
"Kami tegaskan kembali, bantuan pangan ini sebenarnya bukan hanya jelang pemilu. Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan,"
Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu 10 Februari. Setelahnya, ada masa tenang Pemilu yang berlangsung mulai Minggu 11 Februari sampai Selasa 13 Februari.
"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi. Kita pahami bersama bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," terangnya.
Baca Juga
Pemerintah Stop Salurkan Bansos Beras, Wamen BUMN Buka Suara
Di sisi lain, Arief memastikan, pihaknya bersama BUMN pangan dalam menyambut panen di Maret. Ia memastikan kesiapan BUMN pangan untuk berperan sebagai offtaker.
"Untuk persiapan panen bulan Maret, itu proyeksinya 3,51 juta ton beras. Kemudian jagung 1,9 juta ton. Kita siapkan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering), di on kan semua," beber dia.
"Pemerintah akan menjaga harga di tingkat petani supaya tidak jatuh. Misalnya beras, nanti kalau saat panen mulai meninggi lalu harga gabahnya masih Rp 5.500 sampai Rp 6.000, itu cukup baik. Tapi kalau angkanya di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani," sambung Arief.
TERPOPULER
