REGIONAL:
- Direktur IRESS Marwan Batubara menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan pasca gangguan listrik besar di wilayah Sumatra.
- Kompensasi bagi pelanggan dinilai tidak memadai untuk mengganti kerugian ekonomi dan sosial akibat pemadaman listrik yang meluas.
- Masyarakat lebih membutuhkan kepastian sistem kelistrikan yang andal agar pemadaman besar tidak kembali terulang di masa mendatang.
Suara.com - Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, memandang kompensasi yang diberikan kepada pelanggan setelah terjadinya pemadaman listrik atau blackout dinilai bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Saat ini, yang lebih penting adalah memastikan sistem listrik berjalan andal sehingga gangguan serupa tidak kembali terulang.
Marwan menyikapi blackout berskala besar yang sempat mengganggu pasokan listrik di sejumlah wilayah Sumatra. Menurutnya, dampak gangguan listrik tidak hanya dirasakan oleh pelanggan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga kegiatan masyarakat secara luas.
Marwan menilai evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan menjadi langkah yang jauh lebih penting dibanding hanya berfokus pada pemberian kompensasi pascagangguan.
"Yang paling dibutuhkan masyarakat sebenarnya adalah kepastian bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena kalau blackout terus berulang, kerugian masyarakat akan jauh lebih besar dibanding kompensasi yang diterima," ujarnya di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Marwan menjelaskan, regulasi yang berlaku saat ini memang mengatur mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang terdampak gangguan listrik.
Bentuk kompensasi tersebut berupa pengurangan tagihan listrik untuk pelanggan pascabayar maupun tambahan token bagi pelanggan prabayar sesuai tingkat mutu pelayanan PLN.
Besaran kompensasi yang diberikan berkisar antara 20 persen hingga 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum dan diperhitungkan pada tagihan maupun pembelian token berikutnya.
Namun demikian, menurut Marwan, kompensasi tersebut pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan jangka pendek dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan kerugian ekonomi maupun sosial yang timbul akibat blackout.
Penerapan kompensasi sendiri, kata dia, harus mengikuti aturan yang berlaku serta hasil evaluasi atas penyebab gangguan yang terjadi.
"Namun yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah memastikan blackout besar tidak kembali terulang," katanya.
Marwan menegaskan bahwa blackout berskala besar pada dasarnya tidak menguntungkan pihak mana pun. Selain menimbulkan kerugian bagi masyarakat, gangguan tersebut juga berdampak terhadap operasional sistem kelistrikan.
Karena itu, ia mengingatkan agar kompensasi tidak dijadikan solusi utama tanpa disertai langkah perbaikan yang lebih mendasar.
"Jangan sampai kompensasi hanya menjadi solusi sesaat sementara blackout besar masih berpotensi kembali terjadi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem kelistrikan yang semakin andal," lanjut Marwan.
Menurutnya, evaluasi pascablackout seharusnya difokuskan pada penguatan jaringan transmisi, peningkatan sistem proteksi, serta mitigasi risiko untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional.
Langkah tersebut dinilai penting agar jaringan listrik lebih adaptif dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, termasuk cuaca ekstrem yang belakangan semakin sering terjadi.
Selain itu, Marwan juga meminta investigasi penyebab blackout dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui faktor pemicu gangguan sekaligus langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Pada akhirnya masyarakat tentu berharap dapat menikmati layanan listrik yang andal, stabil, dan tetap tangguh menghadapi cuaca ekstrem maupun berbagai gangguan lainnya," pungkas Marwan.
TERPOPULER
