Suara.com - Jika ada yang bilang bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga, barangkali pernyataan itu cocok ditujukan untuk keluarga Hary Tanoesudibjo.
Berkat privilege sebagai konglomerat sekaligus bos perusahaan media MNC Group, serta Ketua Umum Partai Perindo, Harry Tanoe berhasil membawa keluarganya untuk menjadi calon legislatif. Modal besar untuk maju jadi caleg pun tampaknya bukan masalah.
Hary Tanoe nyaleg di daerah pemilihan atau Dapil Banten III. Kemudian istrinya Liliana Tanoesoedibjo bertarung di DKI Jakarta II. Selanjutnya sang putri sulung Angelina Tanoesoedibjo nyaleg di Jawa Timur I, Valencia Tanoesoedibjo di DKI Jakarta III, Jessica Tanoesoedibjo di NTT II, Clarissa Tanoesoedibjo di Jawa Barat I, dan terakhir sang putra bungsu, Warren Tanoesoedibjo di Jawa Tengah I. Walau demikian, Hary Tanoe dan keluarganya gagal menuju Senayan.
Dominasi anggota keluarga dalam pencalonan anggota legislatif turut dipengaruhi oleh kepemilikan modal Hary Tanoe, baik modal uang maupun partai politik sebagai kendaraan nyaleg.
Hary Tanoe dan keluarga tak pernah membeberkan biaya kampanye yang mereka siapkan. Namun, dengan status mereka sebagai keluarga konglomerat, bukan hal sulit untuk membiayai pencalonan sebagai anggota DPR.
Biaya Membentuk Partai
Di samping biaya kampanye pribadi, hal lain yang perlu diperhatikan adalah biaya untuk membentuk partai. Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil pernah menyatakan bahwa mendirikan partai politik bukan hanya sulit tetapi juga mahal.
Melansir perludem.org, bila merujuk ketentuan yang berlaku saat ini, maka setiap partai politik baru mesti mempunyai kepengurusan hingga lingkup wilayah terkecil.
Dalam hal ini, paling tidak mereka juga harus membuktikan memiliki kantor pengurus mulai dari tingkat provinsi hingga kabupate/kota. Hal ini tentu menambah beban administratif bagi pendirian partai – partai baru.
Baca Juga: Nyaleg dari Partai Berbeda, Venna Melinda Terancam Gagal Lolos ke Senayan Bareng Verrell Bramasta
Persiapan agar partai politik bisa mengikuti pemilu pun setidaknya dimulai empat tahun sebelumnya. Jika sebuah partai memiliki sekretariat fisik di tingkat kecamatan, maka mereka harus mengakomodasi 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Anggaplah biaya sewa sekretariat adalah Rp1 juta sebulan.
Maka setahun membutuhkan Rp12 juta, dikalikan empat tahun Rp48 juta. Belum lagi biaya operasional lain, seperti pengkaderan pengurus, rapat, dan konsolidasi. Tentu saja, bagi pengusaha sekelas Hary Tanoe dengan total harta kekayaan mencapai Rp15,5 triliun ini semua bukan hal sulit.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
