REGIONAL:
Suara.com - Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin, telah mengangkat sejumlah isu krusial, termasuk rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun 2025, yang mencakup program makan siang gratis bagi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa dalam sidang tersebut dibahas RKP 2025 sebagai tahap awal, yang juga memasukkan program-program prioritas dari Prabowo, termasuk program makan siang gratis.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program yang akan dijalankan oleh presiden terpilih ke depan.
"Ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal. Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
Meskipun hasil resmi perhitungan suara Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum final, Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 dimaksudkan sebagai langkah antisipasi dan asumsi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Airlangga Hartarto, selaku Menteri Koordinator bidang Perekonomian, menambahkan bahwa pemerintahan saat ini telah membahas program-program prioritas yang akan dijalankan oleh presiden terpilih mendatang.
Terkait program makan siang gratis, ia menyatakan bahwa pemerintah telah memiliki data mengenai jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah dari tingkat TK, SD, hingga SMP, sehingga anggaran untuk makan siang gratis dapat dihitung dengan cermat.
"Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga menekankan bahwa pemerintah telah berfokus pada pagu indikatif dan program-program prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang, sejalan dengan hasil resmi perhitungan dari KPU mengenai presiden dan wakil presiden terpilih.
Menurutnya, target defisit APBN 2025 juga harus memperhitungkan program-program prioritas presiden terpilih.
"
TERPOPULER
