Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.798.000
Beli Rp2.660.000
IHSG 7.174,321
LQ45 693,788
Srikehati 340,625
JII 472,513
USD/IDR 17.357

Obligasi Diyakini Bakal Positif Imbas Ketidakpastian Soal Pilpres Mulai Berkurang

Achmad Fauzi | Suara.com

Selasa, 27 Februari 2024 | 17:11 WIB
Obligasi Diyakini Bakal Positif Imbas Ketidakpastian Soal Pilpres Mulai Berkurang
Ilustrasi obligasi [Shutterstock]

Suara.com - PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) menilai ketidakpastian terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah mulai berkurang serta proyeksi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia bisa memberi sentimen positif pada obligasi di 2024.

Ekonom Senior Bahana TCW, Emil Muhamad mengatakan, proyeksi penurunan suku bunga ini menjadi tambahan sentimen positif dari domestik untuk obligasi di 2024. Selain, ucertainty atau ketidakpastian terkait Pemilihan Presiden sudah mulai berkurang, karena pasar mengapresiasi pelaksanaan Pilpres yang berjalan kondusif dan berpotensi satu putaran.

"Kami meyakini tahun 2024 akan menjadi tahun penurunan suku bunga yang akan berdampak pada kenaikan attractiveness dan potensi kenaikan pasar obligasi. Meski hal tersebut masih belum akan terlihat di kuartal pertama 2024, karena The Fed diperkirakan baru akan memulai pemangkasan suku bunganya pada Juli. Kami memproyeksikan BI juga akan melakukan penyesuaian dengan melakukan menurunkan suku bunga setelahnya," ujar Emil dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).

Potensi obligasi ini juga didorong oleh sentimen positif dari dalam negeri, meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian.

Dari dalam negeri, Indonesia mengalami surplus perdagangan selama 45 bulan berturut-turut yang merupakan rekor terpanjang paska reformasi. Selain itu, selama kuartal I 2024, berbagai belanja pemerintah dan masyarakat akan didorong oleh gelontoran dana perlindungan sosial, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kenaikan UMR.

Dari sisi swasta, Emil menambahkan, respon positif pelaku bisnis atas pelaksanaan Pemilihan Presiden yang lebih singkat akan mendorong pelaku bisnis untuk melakukan penghitungan kebutuhan pendanaan untuk bisnisnya, hal ini berpotensi meningkatkan jumlah penerbitan obligasi korporasi. Jumlah penerbitan obligasi korporasi di 2024 diprediksi akan meningkat dibanding 2023 lalu.

Merujuk pada data Bursa Efek Indonesia (BEI) emisi obligasi korporasi dan sukuk yang tercatat sepanjang tahun 2023 sebanyak 107 emisi dari 57 perusahaan dengan nilai Rp117,80 triliun.

Sementara pemerintah melakukan penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN Ritel sepanjang 2023 sebesar Rp147,42 triliun. Capaian tersebut diperoleh melalui penerbitan tujuh seri SBN ritel yang ditawarkan pemerintah yakni SBR012, SR018, ST010, ORI023, SR019, ORI024, dan ST011.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Saham Vale Dikuasai Negara, Program Hilirisasi Gibran Bisa jalan?

Saham Vale Dikuasai Negara, Program Hilirisasi Gibran Bisa jalan?

Bisnis | Selasa, 27 Februari 2024 | 10:39 WIB

Sri Mulyani Kongko Bareng Luhut di Kantornya, Tanda Sinyal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran?

Sri Mulyani Kongko Bareng Luhut di Kantornya, Tanda Sinyal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran?

Bisnis | Selasa, 27 Februari 2024 | 08:31 WIB

Chemistry Sri Mulyani dan Prabowo Saat Rapat Kabinet di Istana, Salaman Tapi Irit Bicara

Chemistry Sri Mulyani dan Prabowo Saat Rapat Kabinet di Istana, Salaman Tapi Irit Bicara

Bisnis | Senin, 26 Februari 2024 | 12:46 WIB

Terkini

Menebak IHSG di Tengah Silang Sengkarut Geopolitik Global dan Rekor Bursa Asia

Menebak IHSG di Tengah Silang Sengkarut Geopolitik Global dan Rekor Bursa Asia

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 06:59 WIB

Harga Minyak Turun di Bawah 100 Dolar Imbas Perkembangan 'Positif' Nego Perang Iran

Harga Minyak Turun di Bawah 100 Dolar Imbas Perkembangan 'Positif' Nego Perang Iran

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:30 WIB

Krisis Global? Tabungan Orang Kaya Semakin Gemuk

Krisis Global? Tabungan Orang Kaya Semakin Gemuk

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 20:35 WIB

Lebih Rentan Meledak, Distribusi CNG Lebih Baik Lewat Jargas

Lebih Rentan Meledak, Distribusi CNG Lebih Baik Lewat Jargas

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 20:23 WIB

Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 20:17 WIB

Harga MinyaKita Mahal, Pedagang: Mending Beli Minyak Goreng yang Lain!

Harga MinyaKita Mahal, Pedagang: Mending Beli Minyak Goreng yang Lain!

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 20:14 WIB

Laba Bank Jago Melonjak 42 Persen di Kuartal I 2026, Tiga Arahan Jadi Kunci

Laba Bank Jago Melonjak 42 Persen di Kuartal I 2026, Tiga Arahan Jadi Kunci

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 19:57 WIB

Dorong Reintegrasi Sosial, Kemnaker Siapkan Akses Kerja bagi Eks Warga Binaan

Dorong Reintegrasi Sosial, Kemnaker Siapkan Akses Kerja bagi Eks Warga Binaan

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 19:51 WIB

Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Bukti BRI Berpihak pada Rakyat

Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Bukti BRI Berpihak pada Rakyat

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 19:47 WIB

Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun

Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 19:32 WIB