3 Biro Haji Telantarkan Jamaah di Tanah Suci, Kemenag Turun Tangan

Suara.com - Para calon jamaah haji atau umrah disarankan agar waspada dan tidak tergiur dengan iming-iming haji berbiaya murah. Salah satu upaya untuk menghindari agar tak tertipu yakni mengecek daftar penyelenggara perjalanan berizin atau tidak melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).

"Sekarang ini tidak kurang ada 2.573 travel yang melayani umrah ke tanah suci. Jangan tergiur dengan paket murah, bisa dicek apakah biro perjalanan yang menawarkan tersebut termasuk sudah berizin atau belum," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Jaja Jaelani pada Minggu (24/3/2024) kemarin.

Pasalnya, belum lama ini ditemukan PIHK maupun PPIU yang  terbukti menelantarkan jamaahnya, Kemenag telah memberi sanksi berupa penghentian.

"Tiga travel yang sudah kami hentikan. Pertama, penghentian sementara. Yang dua lagi pembekuan," kata dia.

Kementerian Agama menyarankan agar masyarakat tidak terpedaya oleh agen perjalanan yang menawarkan paket ibadah haji atau umrah dengan harga murah, karena dapat menjadi korban penipuan.

Baru-baru ini, telah terjadi peningkatan jumlah iklan haji dan umroh murah yang tersebar luas di media sosial seperti Instagram. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk lebih waspada karena semakin banyak kasus penipuan yang menggunakan kedok ibadah haji dan umrah.

"Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak tergoda dengan janji-janji haji murah. Penting untuk memastikan apa yang sebenarnya ditawarkan dalam layanan yang mereka berikan," ujar seorang pejabat.

Dia menjelaskan bahwa ada banyak penawaran untuk ibadah haji tanpa harus antre. Namun, Kementerian Agama telah menetapkan kuota pemberangkatan untuk jamaah reguler dan khusus.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Banyak kasus terjadi di mana agen perjalanan gagal menyediakan tiket dan visa, yang mengakibatkan kegagalan keberangkatan jamaah.

Selain itu, beberapa jamaah juga mengalami kesulitan karena pihak penyedia layanan tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan di Arab Saudi.