Kepala Bea Cukai Purwakarta: Kontroversi, Pendapatan dan Kekayaan yang Janggal

M Nurhadi Suara.Com
Rabu, 15 Mei 2024 | 10:22 WIB
Kepala Bea Cukai Purwakarta: Kontroversi, Pendapatan dan Kekayaan yang Janggal
Harta Berlimpah Rahmady Effendy Hutahaean: Kehilangan Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta [bcpurwakarta.beacukai.go.id]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Belum lama publik dihebohkan dengan dicopotnya Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto tahun lalu akibat kegemarannya flexing harta, kini nasib Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat Rahmady Effendy Hutahaean (REH) juga tak kalah apes.

Profil Kepala Bea Cukai Purwakarta itu viral setelah dicopot karena dinilai melibatkan keluarganya atau nepotisme dalam menjalankan urusan kedinasan. Benturan kepentingan institusi dan keluarga inilah yang membuat REH harus kehilangan jabatan. 

Pencopotan REH ini disampaikan Direktur Humas Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto. Menurut Nirwala, pencopotan itu berdasarkan hasil pemeriksaan internal. "Atas dasar hasil pemeriksaan internal tersebut, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan," kata Nirmala seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/5/2024).

Sejak 9 Mei 2024, REH sebenarnya sudah dibebastugaskan. Keputusan ini diambil Kemenkeu mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gaji Kepala Bea Cukai menurut beberapa sumber sebenarnya memiliki skema seperti pegawai negeri sipil (PNS) lainnya. Gaji tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan struktural, serta satu tambahan lagi berupa tunjangan fungsional pemeriksa.

Gaji pokok tertinggi untuk PNS adalah Rp6,3 juta, ditambah dengan tunjangan kinerja maksimal Rp46 juta, tunjangan struktural maksimal Rp5,5 juta untuk Pejabat Eselon IA. 

Kejanggalan Kekayaan

Rahmady sebelumnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh advokat dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm Andreas. Andreas menilai ada kejanggalan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rahmady.

Dugaan ini bermula dari kerja sama antara perusahaan istrinya Margaret Christina dengan Wijanto Tirtasana, klien Andreas, sejak 2017. Kerja sama tersebut berkaitan dengan ekspor impor pupuk. REH memberikan pinjaman uang senilai Rp7 miliar kepada Wijanto dengan syarat menjadikan Margaret sebagai komisaris utama dan pemegang saham sebesar 40 persen.

Baca Juga: Harta Berlimpah Rahmady Effendy Hutahaean: Kehilangan Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta

Namun, Wijanto mengaku menerima ancaman dari Rahmady dan istrinya soal uang pinjaman. Andreas sebagai kuasa hukum Wijanto kemudian menelusuri kasus, yang berujung pada temuan mengenai LHKPN Rahmady.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI