Pemilihan Calon Komisaris Picu Muhammadiyah 'Angkat Kaki' dari BSI?

Suara.com - PP Muhammadiyah resmi menarik dana senilai triliunan rupiah dari Bank Syariah Indonesia atau BSI (BRIS), sesuai dalam Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024.

Keputusan ini lantas memunculkan banyak pertanyaan. Pasalnya, BSI merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.

Dengan besarnya dana yang dialihkan oleh Muhammadiyah dari BSI, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas mengungkapkan, tidak ada alasan khusus dalam langkah ini. Terlebih, tidak berkaitan dengan isu politis antara Muhammadiyah dan BSI.

Anwar menyebut alasan pertama adalah untuk meminimalisir persaingan yang mungkin terjadi di antara bank-bank syariah lainnya, dengan harapan keputusan ini akan menciptakan persaingan sehat antar bank syariah.

Sedangkan alasan kedua adalah terkait pertimbangan risiko, dana berkisar Rp13 triliun hingga15 triliun di BSI bisa menimbulkan risiko.

Namun demikian, Muhamamdiyah sebelumnya diketahui pernah diminta BSI agar mengusulkan nama dari internal untuk menduduki posisi jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komisaris BSI.

Menanggapi hal ini, Muhammadiyah kemudian mengusulkan nama Jaih Mubarak sebagai calon DPS dan Abdul Mu'ti sebagai calon Komisaris di BSI.

Sayangnya, respon Muhammadiyah ini ternyata malah ditolak BSI yang memutuskan nama politisi Gerindra, Felicitas Talulembang sebagai Komisaris BSI melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 17 Mei 2024. Secara langsung, nama Abdul Mu'ti yang telah diusulkan oleh Muhammadiyah ditolak oleh BSI.

Untuk diketahui, informasi terkait di atas hingga kini masih membutuhkan informasi lebih lengkap dan konfirmasi lanjutan dari sejumlah pihak. Hingga kini, Redaksi Suara.com masih mengkonfirmasi hal ini.

Sebelumnya, sejumlah nama besar di PP Muhammadiyah diketahui sudah menjabat posisi strategis di bank syariah lain, seperti Abdul Mu'ti yang menjabat sebagai Komisaris Independen di Bukopin Syariah dan Anwar Abbas yang menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Mega Syariah.

Respon Erick Thohir

Muhammadiyah yang memutuskan untuk meninggalkan BSI juga mendapatkan respon dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ia mengungkapkan bahwa belum ada laporan atau pembahasan dari kedua belah pihak, baik dari Muhammadiyah maupun BRIS.

Namun, Erick optimis bahwa setiap masalah akan menemukan solusinya. Oleh karena itu, untuk saat ini ia enggan berkomentar lebih jauh guna menghindari pandangan negatif.

"Insya Allah, semua ada solusinya selama kita mencari jalan bersama. Tidak ada opini yang menjadi negatif. Saya rasa itu bisa dibicarakan. Sama seperti Bank Muamalat dan BTN, kita ingin menciptakan keseimbangan karena dominasi BSI sangat baik,"