Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut sampai saat ini belum ada asing yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan di IKN kebanyakan investadi dari pengusaha dalam negeri.
Adapun, investasi yang dikeluarkan pengusaha dalam negeri untuk pembangunan IKN mulai dari rumah sakit hingga hotel.
"Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan groundbreaking," ujar Bahlil dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR yang dikutip, Kamis (13/6/2024).
"Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel sudah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana-persarana mendasar juga sudah hampir jadi. Dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN," sambung dia.
Mantan Ketua Umum Hipmi ini mengungkapkan, investasi dari dalam negeri yang terakhir kali masuk untuk IKN yaitu berasal dari Grup Bakrie yang bekerja sama dengan Pertamina.
"Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak? Ada semuanya dari PMDN untuk sementara," jelas Bahlil.
Hingga saat ini sudah dilakukan 4 tahapan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan fisik sejumlah proyek di IKN. Groundbreaking tahap I dilakukan pada 21-22 September 2023 dengan total nilai investasi mencapai Rp22,9 triliun.
Tahap kedua dilakukan pada 1-2 November 2023 dengan investasi total Rp15,57 triliun. Kemudian groundbreaking tahap III digelar pada 20-21 Desember 2023 yang menelan investasi sebesar Rp4,78 triliun. Terakhir, groundbreaking tahap IV telah berlangsung pada 17 Januari 2024 dengan total investasi Rp4,26 triliun.
Investasi tersebut tersebar ke dalam 8 bidang proyek antara lain:
1. Hotel (6 investor swasta)
2. Hnian (5 investor swasta)
3. Ritel dan logistik (8 investor swasta & BUMN)
4. Perkantoran (7 investor swasta & BUMN)
5. Pendidikan (2 investor swasta)
6. Kesehatan (3 investor swasta)
7. Energi dan transportasi (2 investor & BUMN)
8. Area hijau (2 investor swasta)
Baca Juga: Menteri Bahlil Kena Semprot DPR, Izin Tambang Ormas Tak Adil Bagi Masyarakat Adat!
