Suara.com - Mantan pejabat PT Hutama Karya (Persero) terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana Mantan Direktur Utama HK yakni Bintang Perbowo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Bakauhen dan Kalianda, Lampung.
Aksi korupsi itu telah terjadi pada 2018 hingga 2020. Namun, manajemen Hutama Karya membantah korupsi itu bkan untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan, lahan yang dikorupsi terkait investasi pengembangan kawasan.
"Pemberitaan yang beredar di Media Massa dan Media Sosial dengan headline bahwa korupsi terjadi pada pengadaan lahan di Jalan Tol Trans Sumatera adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan kasus yang sedang terjadi. Pembelian lahan tersebut adalah bukan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, namun untuk investasi pengembangan kawasan," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Senin (24/6/2024).
Menurut Adjib, lokasi lahan yang menjadi masalah korupsi itu terletak di di luar wilayah operasional dan pembangunan JTTS.
Adapun, pembelian lahan dipastikannya tidak menggunakan dana negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sumber dana atas transaksi pembelian lahan ini tidak berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN)," imbuh dia.
Kekinian, Adjib memastikan kembali manajemen Hutama Karya akan mendukung program bersih-bersih di BUMN.
"Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya," kata dia.
Baca Juga: Tersandung Kasus Korupsi, Spesifikasi Teknis Proyek Tol MBZ Dinilai Tidak Salahi Aturan
