Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat ini. Hal ini imbas belum tersedianya infrastruktur yang memadai untuk Jokowi tinggal.
Padahal, direncanakan upacara HUT RI 17 Agustus bakal digelar di IKN.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap pindah," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Senin (8/7/2024).
Lantas bagaimana tanggapan kontraktor atas pernyataan Jokowi tersebut?
Salah satu kontraktor pembangunan di IKN, PT PP (Persero) Tbk mengatakan, pembangunan infrastruktur di IKN masih berjalan sesuai rencana.
Kekinian, emiten bersandi saham PTPP ini menyebut, perseroan menggarap 16 proyek, di mana proyek yang terbeesar yaitu Istana Presiden dan Kantor Presiden.
"Untuk Istana Presiden progres hampir 80% kemudian Kantor Presiden 90%. Kami perseroan optimis terkait dengan project itu bisa dipakai dalam agenda upacara 17 Agustus. Jadi sampai sejauh ini kita optimis proyek itu bisa dipakai sebagaimana diamanatkan pemerintah," ujar Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Dia menegaskan, bahwa sebenarnya proyek pembangunan Istana maupun kantor presiden ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Sehingga, bilang Joko, menjelang upacara HUT RI dua bangunan yang akan dihuni Kepala Negara statusnya masih fungsional.
"Namun perlu kami sampaikan juga kontrak dari proyek istana maupun kantor presiden masih sampai Oktober, jadi kita lakukan percepatan untuk kesiapan Upacara 17 Agustus bisa di sana. Istana dan kantor itu Oktober. 17 Agustus itu fungsional," ucap dia.
Joko menambahkan, pada dasarnya dua bangunan yang dihuni Jokowi sudah bisa ditempati dan digunakan. Selain itu, beberapa fasilitas seperti ruang-ruang khusus juga telah siap dipakai untuk menggelar upacara HUT RI ke-79.
Baca Juga: Prabowo Disebut Tak Mau Pindahkan Ibu Kota Jakarta ke IKN
"Bisa (digunakan). Buat 17 Agustus ruangan-ruangan khusus buat upacara ruangan RI-1, ruangan penyambutan tamu sudah disiapin. Siap dipakai," tegas dia.
Sebelumnya, Jokowi sendiri mengaku telah menerima laporan terkait progres pembangunan IKN dari Kementerian PUPR, dimana hasilnya sejumlah proyek infastruktur tersebut masih dalam tahap pengerjaan.
"Sudah (ada laporan) tapi belum (selesai). Sudah tapi belum," ujar Jokowi.
