Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga 6 Agustus 2024 realisasi anggaran yang disalurkan lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pemilihan daerah (Pilkada) mencapai Rp34,57 triliun.
Dalam skema tersebut, masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) menyalurkan anggaran hibah kepada Kemenkeu untuk disalurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Realisasi tersebut mencapai 92 persen dari total anggaran NPHD yang ditetapkan Rp37,52 triliun.
"Jadi untuk Pilkada ini, Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD nya, dihibahkan ke pusat, ke Kemenkeu. Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU dan Bawaslu, sampai dengan 6 Agustus. Nanti total overall yang sudah ada naskah perjanjian akan ada anggaran Rp37,52 triliun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Bendahara Negara itu merinci, realisasi anggaran hibah alias NPHD yang disalurkan untuk KPU tercatat Rp26,85 triliun atau 93 persen dari total anggaran untuk KPU yang sebesar Rp28,76 triliun. Sementara, realisasi NPHD untuk Bawaslu sebesar Rp7,72 triliun atau sekitar 88 persen dari total anggaran yang ditetapkan Rp8,75 triliun.
"Jadi seolah-olah pemerintah daerah ngasih ke (Pemerintah Pusat) pusat, tapi itu sebetulnya untuk Pemilu di daerah mereka masing-masing," ujarnya.
