Suara.com - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan telah mengantisipasi anggaran pembentukan kementerian baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna mengakomodasi program presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Itu sudah dilakukan, supaya apa pun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," kata Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta dikutip Antara, Kamis (12/9/2024).
Dia melanjutkan, Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam merumuskan anggaran pembentukan kementerian baru. Prabowo pun turut memberikan masukan dalam proses perumusan itu.
Namun, Thomas menyebut, belum ada keputusan final terkait hal tersebut.
"Tentunya ada (masukan dari Prabowo). Tapi, karena ini prosesnya berlanjut dan minggu depan DPR akan menentukan, jadi kita tunggu saja," ujar dia.
Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah kementerian pada kabinetnya mendatang. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa jumlah menteri akan bertambah pada kabinet Prabowo. Namun, dia belum mengetahui jumlah pasti kementerian pada periode 2024-2029 itu.
Penambahan kementerian pada kabinet Prabowo dimungkinkan lantaran Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna yang selanjutnya bakal disahkan menjadi UU.
