Jelang Pergantian Presiden, Dirut BRIDS Soroti Kebijakan Pajak untuk Kelas Menengah

Suara.com - Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Laksono Widodo, menyoroti pentingnya pengelolaan kebijakan pajak yang berhati-hati untuk kelas menengah oleh pemerintah yang akan datang.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara investor gathering BRIDS Roundtable, menanggapi keingintahuan investor tentang rencana anggaran negara (RAPBN) 2025 dan kebijakan pemerintah mendatang.

Menurut Laksono, kunci keberhasilan pemerintahan baru terletak pada kemampuan mereka meluncurkan program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang berdampak pada kelas menengah dengan bijak.

“Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat,” kata Laksono dalam kegiatan investor gathering BRIDS Roundtable.

Ia meyakini bahwa anggaran 2025 yang diusulkan bertujuan untuk memastikan transisi yang lancar, memungkinkan pemerintah baru menjalankan agenda pentingnya sambil melanjutkan proyek-proyek utama yang sudah berjalan.

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, BRIDS mengundang Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara. Suahasil menegaskan bahwa fokus pembangunan selama satu dekade terakhir adalah mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan menuju kelompok kelas menengah. Ia juga menjelaskan bahwa APBN dikelola sebagai peredam guncangan ekonomi, seperti yang terbukti efektif selama pandemi COVID-19.

Suahasil menekankan bahwa pemerintah tidak bisa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri demi kesehatan anggaran. Pengelolaan utang yang bijaksana akan menjadi prioritas pemerintahan baru. Strategi yang digunakan termasuk menjaga pertumbuhan PDB nominal yang tinggi untuk mengontrol rasio utang, serta mengurangi risiko dengan cara mengurangi utang dalam mata uang asing dan menerapkan lindung nilai alami.

Pemerintah yakin bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada level 5 persen akan menjamin stabilitas ekonomi, mengurangi gejolak jangka pendek, dan mendorong perbaikan kondisi anggaran negara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjawab kekhawatiran investor dan menjaga kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia di masa mendatang.