Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan program hilirisasi yang dijalankannya tak hanya untuk keuntungan perusahaan swasta. Menurut Jokowi, negara juga mendapatkan hasil dari program hirilisasi.
Dia bilang, negara bisa mendapatkan penerimaan dalam bentuk pajak.
"Baik dalam bentuk pajak badan, PPh 21, royalti, kalau kita ikut saham seperti freeport kita dapat deviden. Ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBP, besar sekali," ujarnya di Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta, yang dikutip Jumat (11/10/2024).
Dengan penerimaan negara dari hilirisasi itu, tutur Jokowi, pemerintah bisa mendapat modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia
Kemudian, setelah program hilirisasi berjalan, penerimaan negara juga menigkat berkali-kali lipat.
"Begitu stop 2020, kemudian masuk ke industri turunan, 2023 itu 34,4 miliar dolar AS, lompatannya bayangkan. Melompatnya berapa kali," jelas Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Maka dari itu, tambah Jokowi, hilirisasi jangan berhenti di mineral nikel saja. Dia melihat, jika semua mineral dihilirisasi, maka pemerintah punya modal untuk membangun banyak infrastruktur.
"Ini kalau semua masuk ke industri turunan akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, bangun jalan tol, pelabuhan baru, bandara baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita," pungkas dia.
Baca Juga: Perusahaan Tambang Nikel di Halmahera Didorong Jaga Lingkungan
