Suara.com - Riset dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap fakta terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dimana lembaga think tank itu dalam hasil risetnya menunjukkan bahwa sekitar 40% dari total APBN mengalami kebocoran setiap tahun dan mengalir ke kantong para koruptor.
Angka kebocoran yang sangat besar ini tentu saja menjadi perhatian serius Pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan masyarakat justru hilang akibat praktik korupsi dan penyelewengan anggaran.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri mengatakan bahw asaat ini ruang gerak APBN sangat terbatas, apalagi dengan adanya program yang menyedot banyak anggaran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“APBN kita ruang manuvernya sudah sangat terbatas, oleh karena itu (pemerintah) harus sangat kreatif (untuk mencari solusi anggaran) dan menghindari kebocoran (anggaran) yang sekarang ini menurut riset kami adalah sekitar 40 persen,” ungkap Didin dikutip Rabu (23/10/2024).
Dirinya pun mewanti-wanti agar pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dinakhodai Prabowo ini bisa efektif dalam pemanfaatan anggaran ke depan.
Dengan begitu, jika merujuk pada angka APBN 2024 sebesar Rp 2.802,3 triliun, maka jumlah kebocoran anggaran bisa mencapai hingga lebih dari Rp 1.100 triliun. Didin menekankan bahwa itu persoalan genting yang mesti diperhatikan oleh Prabowo-Gibran dalam kepemimpinannya lima tahun ke depan.
“Saya kira ini tantangan berat yang dihadapi Presiden Prabowo dengan diterjemahkan oleh kabinet sekarang yang gemuk,” ujar Didin.
Baca Juga: Prabowo Dinilai Punya Mental 'Komando' Urusi 100 Menteri
