Suara.com - Sepanjang satu dekade terakhir, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah gencar memperkuat sistem perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
Berbagai program bantuan, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Kartu Prakerja dan inisiatif baru lainnya, telah menjadi pilar penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja menjadi 3 program yang paling menonjol dalam kurun waktu tersebut.
BLT dan program Kartu Prakerja yang diberikan terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19.
Sementara itu, PKH, yang memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin, berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan gizi.
Saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, 16 Agustus 2024, Jokowi menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, dana sebesar Rp225 triliun telah dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan. Anggaran ini digunakan untuk mendukung sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahunnya.
Tak hanya itu, Rp60,3 triliun dana Kartu Prakerja selama lima tahun juga telah dimanfaatkan untuk melatih 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia.
"Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan, Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia," kata Jokowi.
Dia juga menambahkan bahwa pembangunan ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya membawa manfaat bagi individu, tetapi juga membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama.
Baca Juga: Desa Wisata Bakau Serip Batam: Pendorong Ekonomi Lokal di Era Jokowi
"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Dan, pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama," lanjutnya.
Berdasarkan data pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 9,03%. Sebagai perbandingan, pada tahun 2013 sebelum Jokowi menjabat, tingkat kemiskinan mencapai 11,46%. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebesar 2,43% dalam sepuluh tahun terakhir.
Selain itu, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta jiwa, yang artinya turun 3,38 juta orang dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 28,6 juta orang. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem pada 2024 tercatat sebesar 0,8%, dibandingkan dengan 7,9% di tahun pertama Jokowi menjabat pada 2014.
