Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengkritik keras praktik bisnis subholding PT Pertamina (Persero) yang dinilai belum berjalan efektif.
Dalam rapat perdana Komisi VI DPR RI dengan Pertamina di Ruang Rapat Komisi VI, Selasa (3/12/2024), Rivqy mempertanyakan apakah subholding telah benar-benar menjalankan perannya sebagai pemimpin strategis atau masih terlibat dalam proyek operasional.
Rivqy secara khusus menyoroti PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang dinilai mengambil bagian dari proyek PT Pertamina Gas (Pertagas), yang seharusnya menjadi domain operasional perusahaan tersebut.
"PGN ini banyak ambil kerjaannya Pertagas. Kalau mau jadi subholding, ya fokus di sana. Kalau mau jadi pemain, mending kita putar saja Pertagas yang jadi subholding karena dia 100 persen milik Pertamina," ujarnya seperti dikutip Sabtu (7/12/2024).
Menurut politisi PKB ini, subholding Pertamina seharusnya menjalankan fungsi sebagai pemimpin strategis, bukan malah terlibat dalam proyek dan bisnis operasional.
Ia mendesak agar Direksi Pertamina di bawah kepemimpinan Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri segera mengevaluasi praktik tersebut.
Tanggapan Pertamina
Menanggapi kritik tersebut, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi dan menyesuaikan sistem holding dan subholding sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan.
"Isu tentang holding dan subholding ini juga dalam pembicaraan kami. Sebagai bagian dari perusahaan yang terus tumbuh, kami harus menyesuaikan dengan perkembangan dan tantangan yang ada," kata Simon.
TERPOPULER
