Infografis
Kedua mengenai regulasi daerah yang cukup menghambat. Menurut pantauan di lapangan, ada Surat Keputusan (SK) dari Bupati dan Gubernur yang belum keluar. Namun meski sudah keluar pun masih ada yang membatasi untuk petani menebus pupuk subsidi. Itu dibagi per bulan atau per musim tanam. Sekarang ada Permentan 01/2024 yang mem-bypass itu.
Ketiga, permasalahan alokasi pupuk subsidi mandek karena tingkat kehati-hatian kios penyalur yang tinggi menghindari potensi koreksi salur dari Tim Verifikasi dan Validasi yang menjadi beban kios. Selama bulan Januari-Maret 2024 ada koreksi sebesar Rp 15,6 miliar. Keempat, terkait perubahan musim tanam saat ini, sehingga menuntut dilakukan penyesuaian penyaluran pupuk subsidi.
"Menjawab kemauan politik Presiden Prabowo agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita mampu mewujudkan swasembada pangan, ada beberapa percepatan kebijakan yang ditempuh Pemerintah. Salah satunya terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah harus dumulai di awal Januari 2025. Sikap politik seperti ini, patut diberi acungan jempol, karena kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat," kata Entang.
Persoalannya lanjut dia adalah apakah setiap lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi telah siap melaksanakan amanat yang diembannya? Salah satunya sampai sejauh mana kesiapan PT Pupuk Indonesia mendistribusikan Pupuk Bersubsidi lebih awal di bulan Januari 2025, mengingat alokasi Per Propinsi dan Kabupaten/ Kota sudah siap 100% sebagaimana diatur Kepmentan 644/2024 tanggal 19 Nopember 2024.
Disisi lain PT Pupuk Indonesia sudah menyiapkan stok Pupuk bersubsidi per akhir Desember 2024 sebesar 1,4 juta ton dengan sebaran di Gudang Produsen sampai ke Gudang Distributor dan Kios seluruh indonesia.
Kesiapan lain yang sudah dilakukan lebih awal adalah tandatangan kontrak Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2025 sudah direalisasikan pada tanggal 24 Desember 2024 antara Kementerian Pertanian yang diwakili Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasaran dan sarana Pertanian dengan PT pupuk Indonesia (Persero) diwakili Direktur Pemasaran, sebagaimana diharapkan Menko Pangan pada saat Rakor Bidang Pangan di Bandung tanggal 24 Desember 2024.
Dalam Rakor Pangan yang semangatnya mempercepat terwujudnya pencapaian swasembada pangan tersebut Menko Pangan meminta agar PT Pupuk Indonesia sudah dapat mendistribusikan Pupuk di awal Januari mengingat periode Januari-Maret 2025 masih masuk pada musim tanam pertama, sehingga petani diharapkan mendapatkan pupuk tepat waktu.
Demikian sedikit gambaran kesiapan PT Pupuk Indonesia dalam mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani.
"Kita percaya dengan kerja keras dan kerja cerdas bersana, semangat Presiden Prabowo dalam mencapai swasembada pangan 3 tahun mendatang, akan dapat diwujudkan. Pemberian pupuk bersubsidi keoada petani sebelum musim tanam, setidaknya akan memberi sumbangsih nyata dalam pencapaian swasembada pangan," pungkasnya.
Baca Juga: Menko Pangan Apresiasi Kinerja Gula ID FOOD 2024 dan Dukung Peningkatan Industri 2025
