Makan Bergizi Gratis Bermanfaat Agar Anak Tidak Mau Bolos Sekolah

Suara.com - Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama mengatakan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diketahui dalam jangka panjang.

“Manfaat dari Makan Bergizi Gratis (MBG) ini akan diketahui dari jangka panjangnya,” ujar Annisa dikutip Antara, Kamis (30/1/2025).

Untuk dampak program MBG dalam jangka pendek, salah satunya ialah mendorong tingkat absensi siswa, sehingga diharapkan mereka memperoleh pembelajaran lebih banyak dan semakin bermanfaat ke depannya.

Terkait efek dalam perbaikan gizi dari asupan nutrisi, terutama untuk mengatasi stunting bagi ibu hamil yang akan melahirkan anak, maka dampak tersebut hanya bisa dilihat secara jangka panjang setelah adanya perubahan kebiasaan pola makan melalui program MBG.

“Ini hanya bisa dilihat bukan dari jangka pendek, apalagi untuk melihat manfaatnya terhadap stunting untuk ibu hamil ketika anaknya lahir. Ini jangka panjang berarti output yang dihasilkannya,” kata dia pula.

Tahapan program MBG 2025 dimulai pada periode Januari-April dengan penerima manfaat 3 juta orang dan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) 937 unit pelaksana, April-Agustus sebanyak penerima manfaat 6 juta orang dengan SPPG 2 ribu unit pelaksana, dan Agustus-Desember dengan total penerima manfaat 15-17,5 juta orang dan 5 ribu SPPG.

Dia juga menerangkan bahwa kebutuhan anggaran untuk program MBG cukup besar dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ketat.

Apalagi, APBN 2025 membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, karena utang jatuh tempo dan bunga yang melonjak tinggi hingga mencapai Rp1.353,2 triliun. Hal ini dinilai menjadi tantangan yang sangat berat, karena penerimaan perpajakan negara masih sangat terbatas dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terus mengalami perlambatan.

Setelah mengalami berbagai perubahan biaya paket makan per orang, katanya lagi, kebutuhan anggaran program MBG pada APBN 2025 disepakati sebesar Rp71 triliun yang berpotensi akan bertambah.

Jika dihitung sesuai target jumlah penerima manfaat sebesar 82,9 juta jiwa, maka kebutuhan dana program MBG sebesar Rp215,54 triliun. Angka ini belum termasuk biaya operasional dan lainnya.

“Angka ini sekitar Rp215 triliun ini tentu sangat besar untuk APBN, karena di APBN 2025 itu angkanya lebih besar dari belanja modal yang hanya Rp190 triliun. Kemudian juga lebih besar dari belanja bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” kata Annisa.

Dengan kebutuhan anggaran sebesar itu, kata dia lagi, tambahan pendanaan untuk program ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan porsi belanja lainnya yang cukup besar di APBN 2025, yakni 21,46 persen.

Pemerintah disebut telah merencanakan belanja lainnya, antara lain digunakan untuk bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, antisipasi risiko fiskal, dukungan ketahanan pangan, hingga pembayaran kewajiban pemerintah.

“Jadi sebenarnya anggaran dari MBG dan tambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian mungkin bisa dari sini, tapi mungkin hanya sedikit yang bisa diberikan untuk program-program itu,” ujarnya.

Beberapa saran lain untuk penganggaran pembiayaan program MBG adalah menggandeng kolaborasi pihak swasta dan lembaga filantropi agar beban APBN tak begitu berat, melakukan kolaborasi dengan kegiatan eksisting dengan output yang searah untuk menurunkan stunting serta meningkatkan kesehatan dan pendidikan.