Gerindra Pastikan Prabowo Maju di Pilpres 2029, Tepis Spekulasi Serah Terima ke Gibran

Iwan Supriyatna Suara.Com
Sabtu, 15 Februari 2025 | 13:19 WIB
Gerindra Pastikan Prabowo Maju di Pilpres 2029, Tepis Spekulasi Serah Terima ke Gibran
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo dan Gibran (IG/@prabowo)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, namun hingga saat ini masih ditutup-tutupi. Jangan sampai hanya menargetkan kasus-kasus kecil, sementara kasus besar dibiarkan lolos. Jika penegakan hukum hanya berkutat pada OTT, maka korupsi tidak akan pernah selesai karena nilainya terlalu kecil dibandingkan kejahatan besar yang masih dibiarkan," jelas Hardjuno.

Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. Ia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta.

"Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkali-kali dibagikan, tetapi angka kemiskinan tidak turun karena dana tersebut digunakan untuk judi online, rokok, atau dikorupsi. Ini harus dihentikan," ungkapnya.

Hardjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Ia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional (PSN) justru sering kali mengorbankan lahan pertanian yang subur.

"Indonesia memiliki lahan pertanian yang subur, tetapi justru banyak yang dikonversi menjadi beton dalam proyek strategis nasional. Bagaimana bisa kita berharap swasembada pangan jika lahan pertanian terus berkurang? Misi PSN seharusnya adalah memperbaiki bangsa, bukan justru menciptakan ketimpangan sosial," tegasnya.

Dalam konteks global, Hardjuno juga menyoroti kondisi ekonomi dunia, termasuk Amerika Serikat yang kini sedang berjuang mengatasi defisit anggaran.

"Elon Musk sendiri menyatakan bahwa jika AS tidak memangkas anggaran sebesar 2 triliun dolar, maka mereka bisa bangkrut. Jika negara sekuat AS saja memiliki tantangan ekonomi yang berat, bagaimana dengan Indonesia? Kita bukan pencetak dolar, tetapi justru pembeli dolar. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara," jelasnya.

Dengan kondisi politik dan ekonomi yang kompleks, rakyat berharap Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Baca Juga: Singgung 100 Hari Pemerintahan, Prabowo: Kita Telah Berbuat Banyak Hal

Hardjuno menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis yang berlarut-larut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI