"Jika ingin memberikan hak-hak sebagai pekerja, perubahan harus dilakukan secara sistemik dengan kajian mendalam agar tidak merusak ekosistem yang ada," katanya.
Menurutnya ketidakpastian hukum yang berlarut-larut dapat membuat industri ride-hailing dan ekonomi digital Indonesia kehilangan daya saing. Kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat investasi dan inovasi.
"Pada akhirnya, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung ekosistem kerja digital dengan tetap memberikan perlindungan kepada pekerja gig. Kebijakan yang tergesa-gesa tanpa kajian mendalam dapat kontraproduktif," pungkasnya.
