REGIONAL:
Suara.com - Menteri BUMN, Erick Thohir menanggapi cecaran para anggota Komisi VI DPR RI terhadap PT Pertamina (Persero) soal dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Terutama, soal usulan Anggota Komisi VI DPR yang meminta adanya kompensasi dari kisruh di masyarakat.
Menurut Erick, BUMN tidak serta merta mengeluarkan kebijakan terkait usulan tersebut. Sebab, perusahaan pelat merah memiliki mekanisme tersendiri, dan memang diusahakan adanya perbaikan.
"Tentukan mekanisme yang ada di pemerintahan, di DPR, ataupun di Pertamina tentukan ada mekanisme sendiri. Tentu semua juga perlu kajian," ujar Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Erick melanjutkan, dalam suatu kasus korupsi memang tidak bisa disatukan dalam manajemen korporasi. Artinya, operasional korporasi dengan kasus korupsi itu berjalan sendiri-sendiri.
"Yang pasti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti dan kami mendukung. Yang kami terus jaga selama ini, bagaimana tentu kasus korupsi itu dan korporasi jangan hanya dilihat menjadi satu kesatuan," jelas dia
Ketua Umum PSSI ini memberi contoh kasus korupsi di Garuda Indonesia. Dalam prosesnya, kasus korupsi Garuda Indonesia berjalan, sekaligus proses restukturisasi keuangannya juga berjalan.
"Nah ini yang kita jaga bersama-sama, supaya peran daripada korporasi itu tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi ya harus, memang itu tergantung. Tapi jangan sampai tadi hal ini justru menghambat daripada restrukturasi korporasi itu, atau perbaikan-perbaikan dari korporasi sendiri," beber Erick.
Bos Pertamina Kena Damprat
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terkena dampratan dari sejumlah anggota Komisi VI DPR, ketika menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/3/2025).
Hal ini imbas dari dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang mendera Pertamina.
Meski dalam RDP tersebut tidak membahas detil, tetapi Simon tetap dicecar oleh para anggota Komisi VI untuk dimintai konfirmasi soal kasus korupsi tersebut.
Misalnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Mufti Anam merasa kecewa, Dirut Pertamina tidak membahas kasus korupsi yang tengah hangat saat ini.
Pasalnya, para anggota Komisi VI telah menunggu kesempatan untuk bertemu Bos Pertamina untuk mendengarkan langsung soal kasus korupsi ini.
"Jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa, kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi VI dan sebagainya," ujarnya.
Mufti menilai, kekinian masyarakat masih geram terhadap kelakuan dari Pertamina saat ini. Apalagi, masyarakat juga merasa dibohongi oleh Pertamina, terlebih telah menjadi pelanggan bertahun-tahun.
"Pak, di tengah bulan suci Ramadhan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, setiap hari setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini," ucap dia.
TERPOPULER