Suara.com - Viral di media sosial Twitter atau X seorang pelaku usaha dimintai tunjangan hari raya oleh 15 ormas. Akun tersebut berkicau dengan menunjukkan foto 15 amplop dengan kop masing – masing ormas.
Sejumlah netizen pun ikut urun pendapat untuk menyikapi pemalakan ormas kepada para pengusaha tersebut. Pasalnya, ormas yang minta THR kepada pengusaha jelang Lebaran bukan merupakan hal baru.
“Diabaikan saja, namun jika sudah masuk dalam unsur pemaksaan dan intimidasi dm ke saya untuk kami tindaklanjuti. Terlebih jika ada evidence utk memperkuat laporan,” komentar seorang netizen.
Pemalakan ormas kepada pengusaha tak sekali ini terjadi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional. “Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas,” ucap Trunoyudo dalam keterangan resmi, Jumat pekan lalu.
Pengusaha atau masyarakat bisa melaporkan tindakan intimidasi, pemerasan, dan pemaksaan yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan ormas kepada polisi. Tindakan tersebut sangat meresahkan dan dianggap sebagai faktor yang menghambat investasi. Menurut Trunoyudo, tidak diperbolehkan adanya oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan atau pungutan liar, termasuk meminta jatah THR kepada pengusaha.
Aksi premanisme ormas sudah menjadi rahasia umum yang berlangsung lama di kalangan pengusaha. Sebelumnya, pada 2023 Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri angkat bicara soal adanya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Ia menganjurkan agar pihak yang diminta THR oleh Ormas tersebut agar tak memberikannya.
Menurut Taufan, permintaan dana THR oleh Ormas itu bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Jika memang tak berkenan, maka menolak permintaan itu bisa menjadi pilihan.
"Kan boleh kita menolak, kan. Intinya sih enggak ini, semua. Cuma kami menyerahkan kepada perusahaannya sendiri bahwa kalau mereka mau ngasih, silakan. Enggak juga kan boleh nolak kok kita. Berhak menolak," ujar Taufan saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, mengatakan aksi premanisme oleh ormas bisa bikin ekonomi Indonesia melambat karena kegagalan investasi. "Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta pekan lalu seperti dilansir Antara.
Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
"Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," kata Sanny melanjutkan.
Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas. "Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional. "Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar," kata dia pula.
Selain itu, ia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri. "Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya," kata dia.
TERPOPULER
