- Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 331,4 triliun pada Agustus 2026.
- Dana APBN tersebut dibayarkan kepada PT PLN dan PT Pertamina di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (18/9/2026).
- Pembayaran yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya ini bertujuan memberikan keleluasaan dana bagi PLN dan Pertamina.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 331,4 triliun per Agustus 2026. Angka ini setara 74,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 serta tumbuh 52,1 persen secara tahunan (yoy).
Menkeu Suahasil mengatakan kalau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membayarkan anggaran subsidi dan kompensasi tersebut ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) terkait dengan subsidi energi.
“APBN telah membayarkan Rp 331,4 triliun kepada PLN dan Pertamina, yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” kata Suahasil, saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Suahasil mengungkapkan, pembayaran kompensasi dan subsidi energi pada tahun 2026 lebih besar jika dibandingkan dengan catatan pada Agustus 2025 sebesar Rp 218 triliun kepada PLN dan Pertamina.
Ia kalau capaian ini melonjak hingga lebih dari Rp 100 triliun agar PLN maupun Pertamina dapat keleluasaan dana atau cash demi memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat Indonesia.
“Tahun ini sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu Rp331 triliun, Rp 100 triliun lebih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh Pemerintah,” paparnya.
Bendahara Negara mengatakan, peningkatan pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut juga diikuti dengan kenaikan konsumsi sejumlah barang yang mendapatkan dukungan subsidi atau harga yang diatur pemerintah.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, volume konsumsi BBM meningkat 8,8 persen. Sementara volume LPG naik 2,6 persen dan jumlah pelanggan listrik bersubsidi meningkat 2,1 persen.
Selain itu, volume pupuk meningkat 23 persen dan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tumbuh 5,9 persen.
“Ini yang saya maksud tadi ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, Pemerintah memang membayarkan subsidi dan kompensasi dengan nilai lebih tinggi pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Memang ada subsidi, kompensasi yang kita bayarkan, dan tahun ini pun kita bayarkan lebih tinggi dibandingkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2025,” jelas Suahasil.