REGIONAL:
Suara.com - Pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara, Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud MD), kembali disorot di tengah langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar praktik mafia pangan.
Mahfud MD memuji ketegasan Mentan Amran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Ia mendukung penuh upaya Mentan Amran untuk memberantas korupsi dan menindak penyelewengan yang merugikan negara.
Lewat akun X nya @mohmahfudmd, Mahfud mengunggah cuplikan video wawancara Amran yang memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Bagus. Harus begitu, Pak Menteri. Di institusi pemerintah harus tegas, tidak boleh ada paranoid solidarity (solidaritas kalap),” ungkap Mahfud MD dalam cuitannya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut menjelaskan tentang paranoid solidarity yang harus disingkirkan. Solidaritas kalap adalah sikap selalu ingin melindungi teman sejawat agar institusi tak tercemar sehingga banyak kasus ditutup-tutupi.
Ia menambahkan dukungan penuh terhadap Mentan Amran untuk tidak menoleransi pelanggaran dari pihak-pihak yang ingin merugikan negara. “Lanjutkan, Pak Mentan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Mentan Amran merupakan sosok yang dikenal tegas dan berani menindak oknum meskipun harus menghadapi risiko besar. Terbaru, Mentan Amran melaporkan seorang pengamat pertanian yang terlibat dalam proyek fiktif yang merugikan negara senilai Rp5 miliar.
”Kami sudah lakukan investigasi dan penegak hukum telah menyimpulkan adanya kerugian negara. Proses hukum akan saya percepat karena banyak melobi kepada saya untuk dimaafkan, saya tolak dan siap menghadapi risiko demi rakyat,” tegas Mentan Amran saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Mentan Amran menyebutkan bahwa pengamat yang merupakan guru besar perguruan tinggi ternama tersebut hanya bersuara lantang ketika Mentan Amran menjabat. Namun, saat posisi Mentan dijabat oleh tokoh lain (2019–2023), suaranya nyaris tak terdengar. Kritik keras baru kembali mencuat pada akhir 2023, tepat setelah Presiden kembali melantik Amran sebagai Menteri Pertanian.
Mentan Amran juga menyoroti bahwa sebagian besar kritik dari pengamat tersebut hanya didasarkan pada asumsi tanpa dukungan data yang valid. Kritik-kritik itu mencakup program cetak sawah, food estate, kebijakan wajib tanam bawang putih 5 persen bagi importir, hingga program pompanisasi. ***
TERPOPULER