BSI Tekankan Ekonomi Syariah Jadi Target Pembangunan Indonesia

Suara.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menegaskan kembali relevansi peran ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional berstandar global melalui ajang BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025.

Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan BSI GIFS saat ini telah menjadi salah satu agenda konferensi ekonomi akbar berskala internasional yang diselenggarakan perseroan. BSI GIFS 2025 mengusung tema besar “Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth”. Sebelumnya, signature event dari BSI tersebut sukses digelar pada 2023 lalu.

"Selain agenda literasi, BSI GIFS tidak sekadar menjadi forum yang hanya berbicara tentang bagaimana mengembangkan ekonomi keuangan itu sendiri. Namun selalu difokuskan untuk menjadi forum yang menunjukkan relevansi ekonomi syariah dengan isu dan tujuan ekonomi nasional dan global. Bagaimana ekonomi syariah berkontribusi pada ekonomi dan target pembangunan secara luas,” kata Bob di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani mengatakanBSI yang konsisten menyelenggarakan GIFS, sehingga memberikan dampak sangat positif untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. 

Menurutnya, peran BSI sangat besar dan signifikan terhadap ekonomi syariah nasional. Dia mengungkapkan kontribusi BSI sebesar 50% dari total bisnis perbankan syariah Tanah Air. Di sisi lain, saat ini pangsa pasar perbankan syariah baru hampir 9% dari total industri perbankan, sehingga potensi pertumbuhannya masih sangat besar.

“Kalau kita lihat memang itu sangat-sangat kecil, jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 87%-nya itu orang muslim. Jadi tentunya harapan kita ke depan seluruh perbankan syariah dan terutama BSI, bisa terus meningkatkan pangsa pasarnya. Di saat bersamaan bisa membantu financial inclusion yang saat ini baru 12,7%,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini struktur GDP Indonesia masih didominasi oleh konsumsi domestik dalam negeri dengan persentase sekitar 53%-54%. Dengan kolaborasi semua sektor, termasuk peran ekonomi syariah, harapannya menjadi semakin besar.

“Jadi kalau kita lihat strukturnya, kita ingin mencoba mendalami peran dari ekonomi syariah di Indonesia ini sebetulnya terutama di domestic consumption hal ini yang justru akan meningkatkan peran dari ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga mendukung target pertumbuhan ekonomi pada 2029 untuk mencapai 8%,” ujarnya.

Sementara itu, Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko mengatakan, Indonesia dengan populasi muslim terbesar dapat menjadi pemain kunci di tataran perbankan syariah global. Indonesia sangat potensial untuk mengendalikan sektor konsumer dengan produk layanan perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif. 

“BSI masuk 10 besar Global Islamic Bank memperlihatkan kuatnya preferensi layanan perbankan syariah. Inovasi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara supply dan demand di industri keuangan dan perbankan syariah. Inovasi juga dapat mem-boosting industri halal di Indonesia,” ujar Tiko.

Di sisi lain, Bob mengungkapkan peran ekonomi dan keuangan syariah telah tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di mana Visi Indonesia Emas 2045 salah satunya dapat dicapai melalui transformasi juga optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah. 

Dalam RPJPN, ekonomi syariah diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selain itu dalam Asta Cita, pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi dalam mendorong kemandirian bangsa dan ekonomi yang lebih adil dan makmur.

“BSI GIFS bukan agenda yang berlangsung dan selesai dalam satu hari. BSI GIFS adalah salah satu platform dari berbagai upaya advokasi BSI sebagai market leader perbankan syariah Indonesia,” ujar Bob.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan, BSI GIFS 2025 juga mendorong harmonisasi kebijakan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi. 

Harmonisasi kebijakan yang di maksud di antaranya antar sektor, di mana policy pengembangan ekonomi syariah harus dibuat in line dengan kebutuhan dan target-target pembangunan nasional baik secara jangka pendek, mengengah, dan panjang. Harmonisasi juga dilaksanakan dengan agenda nasional agar ekonomi syariah tidak dianggap sebagai ‘entitas’ berbeda dengan ekonomi secara umum.