OJK Setujui Penggabungan Dua BPR Syariah, Modal Ditarget Tembus Rp6 Miliar

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mendorong konsolidasi industri perbankan rakyat dengan menyetujui penggabungan PT BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita.

Penggabungan ini ditujukan untuk memperkuat modal, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di Sumatera Utara.

Persetujuan penggabungan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Insan Cita.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, menyerahkan lembar keputusan tersebut kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bank hasil penggabungan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).

Triyoga mengatakan, penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah.

“Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional," ujar Triyoga dalam siaran pers yang diterima, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing.

Meski telah mendapatkan persetujuan OJK, penggabungan tersebut baru akan berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui konsolidasi ini, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total asetnya akan melampaui Rp28 miliar. 

Sementara itu, modal inti diperkirakan lebih dari Rp6 miliar dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.

Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bank dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, BPR Syariah hasil penggabungan juga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan hingga Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Sumatera Utara dapat semakin meningkat.

OJK menyebut, penggabungan secara sukarela ini sejalan dengan salah satu pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027, yakni penguatan struktur dan daya saing industri melalui akselerasi konsolidasi.

Langkah tersebut juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

OJK terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah untuk membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan.

Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperbesar kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.