Infografis
Suara.com - Antrean ekstrem hingga berakhir ricuh dan sebagian peserta pingsan terjadi di acara job fair Bekasi yang digelar Selasa (27/5/2025) di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara. Acara ini dihadiri sekitar 25.000 peserta yang memperebutkan sekitar 2.000 lowongan kerja yang tersedia. Mengapa kericuhan tersebut bisa terjadi? Berikut 7 fakta antrean ekstrem pencari kerja di Bekasi, Jawa Barat.
1. Jobfair Digelar Offline Atas Kemauan Bupati
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, akhirnya angkat bicara soal kericuhan ini. Menurutnya, awalnya job fair tahun ini direncanakan berlangsung secara online lewat platform Disnaker. Namun, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang meminta agar acara digelar secara langsung.
2. Peserta Berebut Scan Barcode
Acara jobfair menjadi tidak terkendali saat peserta berebut untuk scan barcode. Scan ini berfungsi untuk mendaftar secara online. Desak-desakan pun tak terhindarkan, hingga beberapa peserta dilaporkan pingsan. Suasana makin kacau ketika antrean tidak terkendali dan sejumlah peserta mulai saling dorong demi mendapatkan kesempatan masuk lebih dulu.
3. Pemerintah Bakal Siapkan Platform Digital
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan platform digital untuk menjembatani antara pencari kerja dan perusahaan, menyusul kejadian membludaknya peserta job fair di Cikarang, Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu yang menyebabkan sejumlah pelamar jatuh pingsan karena kepadatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan tegas Gubernur Jawa Barat agar kejadian serupa tidak terulang.
Herman menekankan bahwa pelaksanaan job fair seharusnya bisa dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerumunan berlebihan.
Baca Juga: Heboh Pengantin Anak di Lombok Tengah, KPAI Desak Ortu Kedua Mempelai Dihukum: Harus Disanksi Tegas!
"Pak Gubernur kemarin sudah memberikan arahan tegas ya bahwa tidak boleh terulang hal seperti yang kemarin. Karena job fair itu harusnya manageable dan ternyata kan tidak ter-manage dengan baik," kata Herman kepada wartawan ditemui di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Sebagai solusi, Pemprov Jabar kini sedang menyiapkan sebuah platform digital yang memungkinkan pencari kerja dan perusahaan bisa saling bertaut secara daring. "Kami saat ini sedang menyiapkan sebuah platform digital sesuai dengan arahan Pak Gubernur untuk mempertautkan antara pencari kerja dan perusahaan-perusahaan," katanya.
4. Platform dalam Tahap Uji Coba
Herman menuturkan, pengembangan platform tersebut sudah hampir selesai dan sedang dalam tahap uji coba. Dalam waktu dekat, masyarakat Jawa Barat dapat mengakses platform tersebut untuk mendaftar sebagai pencari kerja.
Selain itu, perusahaan yang membuka lowongan kerja juga bisa langsung mengunggah informasi di tempat yang sama. "Sudah selesai platformnya, kita sedang mencoba, sehingga nanti warga masyarakat Jawa Barat yang ingin mencari kerja, ya entry data di platform tersebut dan perusahaan juga sama apabila ada lawangan kerja di entry di sana sehingga bisa dipertahutkan," jelas Herman.
5. Pemkab Bantah Minimnya Lapangan Pekerjaan
Menanggapi isu minimnya lapangan pekerjaan, Herman membantah hal tersebut. Ia menyebut jumlah lowongan kerja di Jawa Barat tergolong memadai, hanya saja persoalannya selama ini memang masih kurang sistem yang mampu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara efisien. "Saya kira enggak, lowongan kerja relatif memadai, pencari kerja juga cukup besar. Persoalannya kan mempertautkan, itu yang akan kita secepatnya atasi ya," pungkasnya.
6. Jumlah Pengangguran di Indonesia
Padatnya job fair yang diadakan pemerintah menjadi sinyal jumlah pengangguran di Indonesia yang masih signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Angka ini naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan Februari tahun 2024 yang sebanyak 7,20 juta orang atau individu.
7. Jumlah Pekerja Informal Naik
Sejalan dengan banyaknya pengangguran, jumlah pekerja informal di berbagai sektor di Indonesia juga melesat naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan tipis pada proporsi pekerja informal di Indonesia pada Februari 2025 menjadi sekitar 86,58 juta orang atau 59,40 persen dari total penduduk bekerja.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, Kepala BPS Amelia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa peningkatan ini terjadi terutama didorong oleh bertambahnya penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
