Infografis
Sejak tahun 2020, sektor ini telah dihadapkan pada gugatan Uni Eropa di WTO, disusuldengan penerapan tarif tambahan oleh Amerika Serikat terhadap produk nikel.
Tak berhenti di situ, serangan juga datang dalam bentuk kampanye ‘dirty nickel’, menyudutkan Indonesia atas dugaan pencemaran lingkungan.
Namun Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menilaibahwa kampanye itu tidak adil dan terlalu fokus pada Indonesia yang kini menguasai lebihdari 60 persen pasar global produksi nikel.
"Nikel ini terlalu over success. Beberapa negara mungkin khawatir karena kita menguasaibahan baku untuk energi masa depan, seperti baterai mobil listrik,” tegas Meidy.
Indonesia Tak Gentar, Justru Makin Siap Jadi Pemain Utama
Meski dihantam tekanan dari berbagai arah, Indonesia justru memperkuat komitmennya terhadap hilirisasi.
Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan kontribusi sektor nikel yang kian signifikanterhadap penerimaan negara, terutama dari royalti dan PNBP.
Industri nikel juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Transisi ke green industry dilakukan lewat penggunaan alat berat bertenaga listrik dan perbaikan ekosistemsekitar tambang.
Pun perusahaan seperti Harita Nickel dan Vale Indonesia menjalani audit ketat dari Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) yang menggunakan standar keberlanjutan tertinggi di industri pertambangan dunia.
Baca Juga: Geger! Aktivis Greenpeace Terobos Konferensi Mineral, Wamenlu Sampai...
Dibandingkan dengan standar keberlanjutan lain, IRMA termasuk yang paling sulit ditempuh, paling ketat, serta melalui tahapan panjang dan rigid.
Fakta bahwa anggota Dewan di IRMA termasuk lembaga-lembaga masyarakat sipil yang paling kritis di dunia semakin menunjukkan kredibilitas dan ketatnya standar yang diterapkan.
Komitmen terhadap audit IRMA ini merupakan bukti nyata dari keseriusan perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia dalam menjaga tanggung jawab mereka kepada masyarakat, LSM, sektor keuangan, pembeli, dan perusahaan pertambangan.
Meskipun menghadapi tantangan hukum dan tekanan diplomatik, Indonesia tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan hilirisasi, menyadari bahwa ini adalah jalan menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.
