Meski Diserang, Indonesia Buktikan Hilirisasi Bisa Jalan dengan Bertanggung Jawab

Pemerintah mendorong pembangunan smelter untuk mengolah bauksit menjadi alumina, seperti yang dilakukan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) dan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI). Hilirisasi berlanjut di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), produsen aluminium dalam negeri yang menjadi ujung hilir dari rantai pengolahan tersebut.

Meski pengolahan bauksit menjadi aluminium masih menghadapi tantangan seperti kebutuhan energi besar dan ketergantungan teknologi asing, arah kebijakan hilirisasi sudah menunjukkan kemajuan dengan semakin berkurangnya ekspor bijih mentah.

Sementara itu, untuk industri timah Indonesia yang berbasis di Bangka Belitung telah lebihdahulu mencapai tahap pengolahan dan ekspor logam timah olahan (tin ingot). PT Timah Tbkmenjadi pemain utama dalam industri ini, mengelola tambang, smelter, hingga distribusi kepasar global.

Namun, hilirisasi timah masih terbatas pada produk dasar, belum berkembang ke produkturunan bernilai tambah seperti solder atau bahan kimia timah. Tantangan yang dihadapiantara lain maraknya tambang ilegal, kerusakan lingkungan, serta fluktuasi harga global.

Pemerintah terus mendorong industrialisasi lebih lanjut agar potensi ekonomi dari timah dapat dimaksimalkan dan tidak berhenti hanya pada ekspor logam mentah.

Selain dua komoditas tersebut, Indonesia saat ini juga melakukan hilirisasi nikel yang telahdilakukan di sejumlah wilayah. Namun sayangnya, kebijakan hilirisasi nikel Indonesia kerapmendapat serangan dari dunia internasional.

Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding LSM asing menyerang Indonesia menargetkan program hilirisasi.

"Ini yang sedang ditakuti oleh beberapa negara lain. Makanya sekarang banyak LSM yang serang-serang Indonesia menyangkut hilirisasi, serang menyangkut nikel, serang menyangkutbauksit, serang menyangkut timah, karena mereka tahu ini," kata Bahlil, Selasa 3 Juni 2025.

Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi terus dilakukan meski banyak pihak yang tidak menyukai.

"Saya sebagai Menteri ESDM sejengkal pun saya tidak akan mundur dari tekanan asing untuk melanjutkan apa yang menjadi hilirisasi," katanya.

Serangan terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia bukan tanpa motif. Menurut pengamat hukum energi dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, kampanye tersebut merupakan bagian dari perang dagang global.

Negara-negara yang selama ini menikmati ekspor nikel mentah dari Indonesia jelas terganggu dengan keputusan Indonesia menghentikan ekspor sejak 2020.

"Ini adalah bagian dari upaya perang dagang yang secara langsung merugikan negara-negara yang selama ini menikmati bijih nikel Indonesia," ujar Ahmad Redi.

Kebijakan itu memang telah mengubah peta perdagangan dunia, dari ekspor 30 juta ton bijih nikel pada 2019 menjadi nihil pada 2020, karena semuanya difokuskan untuk hilirisasi dalamnegeri.

Dampak kebijakan hilirisasi itu yang kemudian memicu gugatan dari Uni Eropa ke WTO. Bahkan, industri nikel Indonesia terus menerus menghadapi gelombang tekanan asing yang multidimensional.

Sejak tahun 2020, sektor ini telah dihadapkan pada gugatan Uni Eropa di WTO, disusuldengan penerapan tarif tambahan oleh Amerika Serikat terhadap produk nikel.

Tak berhenti di situ, serangan juga datang dalam bentuk kampanye ‘dirty nickel’, menyudutkan Indonesia atas dugaan pencemaran lingkungan.

Namun Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menilaibahwa kampanye itu tidak adil dan terlalu fokus pada Indonesia yang kini menguasai lebihdari 60 persen pasar global produksi nikel.

"Nikel ini terlalu over success. Beberapa negara mungkin khawatir karena kita menguasaibahan baku untuk energi masa depan, seperti baterai mobil listrik,” tegas Meidy.

Indonesia Tak Gentar, Justru Makin Siap Jadi Pemain Utama

Meski dihantam tekanan dari berbagai arah, Indonesia justru memperkuat komitmennya terhadap hilirisasi.

Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan kontribusi sektor nikel yang kian signifikanterhadap penerimaan negara, terutama dari royalti dan PNBP.

Industri nikel juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Transisi ke green industry dilakukan lewat penggunaan alat berat bertenaga listrik dan perbaikan ekosistemsekitar tambang.

Pun perusahaan seperti Harita Nickel dan Vale Indonesia menjalani audit ketat dari Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) yang menggunakan standar keberlanjutan tertinggi di industri pertambangan dunia.

Dibandingkan dengan standar keberlanjutan lain, IRMA termasuk yang paling sulit ditempuh, paling ketat, serta melalui tahapan panjang dan rigid.

Fakta bahwa anggota Dewan di IRMA termasuk lembaga-lembaga masyarakat sipil yang paling kritis di dunia semakin menunjukkan kredibilitas dan ketatnya standar yang diterapkan.

Komitmen terhadap audit IRMA ini merupakan bukti nyata dari keseriusan perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia dalam menjaga tanggung jawab mereka kepada masyarakat, LSM, sektor keuangan, pembeli, dan perusahaan pertambangan.

Meskipun menghadapi tantangan hukum dan tekanan diplomatik, Indonesia tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan hilirisasi, menyadari bahwa ini adalah jalan menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.