Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau akrab disapa Ara, menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk tidak mengambil utang luar negeri di sektor perumahan pada tahun 2025.
Pernyataan ini disampaikan Ara usai pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, yang menekankan kemandirian dalam pembiayaan sektor perumahan.
"Kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari Pemerintah, Negara, arahan Presiden Prabowo tahun ini di bidang perumahan kita berdiri di kaki kita sendiri," ujar Ara.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak asing yang telah menawarkan pinjaman, sembari memastikan bahwa hubungan baik akan tetap terjaga.
Ara menjelaskan bahwa keputusan ini didasari oleh dukungan kuat dari dalam negeri, terutama dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Danantara, dan kebijakan Bank Indonesia (BI). Ia menilai dukungan ini sudah sangat memadai untuk mengakselerasi pembangunan perumahan di Indonesia.
Bahkan, saat ini Kementerian PKP tengah menggodok skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan alokasi dana fantastis sebesar Rp 130 triliun, yang bersumber dari perbankan dan digawangi oleh Danantara.
"Saya rasa (dukungan) itu sudah sangat besar. Ini aja sekarang kita masih bergerak cepat, udah 3-4 kali rapat untuk yang kita mau sepakati skemanya apa (KUR Perumahan)," jelas Ara, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan program ini.
Untuk memastikan tata kelola yang baik, Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian juga sedang mempersiapkan perubahan regulasi terkait pelaksanaan KUR Perumahan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang transparan dan akuntabel.
Baca Juga: 67 Desa di Papua Masih Gelap, Prabowo Langsung Targetkan Seluruh Indonesia Terang dalam 4 Tahun
Sebelumnya Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang difokuskan untuk orang-orang berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan alias yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Melalui program ini Prabowo ingin warga, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, agar bisa memiliki tempat tinggal sendiri.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto baru bisa terwujud tahun depan.
Hal itu karena anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Menurutnya, hal itu baru bisa terwujud setelah program perumahan Prabowo didukung penuh APBN 2026.
"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," kata Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Fahri berkata pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Misalnya, anggaran renovasi rumah di APBN 2025 hanya Rp850 miliar. Uang itu hanya cukup merenovasi sekitar 40 ribu unit rumah.
APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
"Karena ini memakai APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," ujarnya.
Meski begitu, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya tahun ini. Fahri berkata ada kemungkinan Prabowo menambah anggaran untuk perumahan tahun ini.
"Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya, terutama teman-teman di daerah, untuk menyiapkan bagaimana mengabsorbsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," ucap Fahri.
