Suara.com - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengundang seluruh pelaku bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan mitra pemerintah daerah se-Pulau Bangka, guna mengatasi permasalahan antrean panjang kendaraan di SPBU daerah itu.
"Pemanggilan pelaku bisnis SPBU dan mitra pemerintah seperti Pertamina, BPH Migas, Hiswana Mingas dan BRI ini untuk menindaklanjuti laporan serta keluhan masyarakat," kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan solar sehingga menimbulkan antrean panjang kendaraan di SPBU, masalah BRIZI yang sering merugikan dan terakhir masalah premanisme.
"Ini respons atas keluhan masyarakat umum yang diterima, baik melalui pesan singkat, media sosial, bahkan keluhan yang disampaikan langsung saat melakukan kunjungan kerja di desa-desa," katanya.
Ia menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap ketiga permasalahan utama tersebut.
Namun, ia ingin keputusan terbaik, dengan mengedepankan asas keadilan, baik bagi pebisnis, Pertamina, pemerintah, maupun masyarakat sebagai konsumen.
"Makanya saya memanggil SPBU, karena yang berurusan langsung dengan masyarakat adalah SPBU. Saya mendengar keluhan masyarakat, dan ingin tahu juga dari seluruh pihak, apa permasalahannya, sehingga ada kesulitan dan mengakibatkan antrean panjang," katanya.
Dalam rapat itu, diketahui dari laporan beberapa perwakilan SPBU menyatakan adanya kendala dalam proses pembayaran setiap transaksi solar yang menggunakan fuel card yang diproduksi BRI. Kerapkali ditemukan adanya gangguan jaringan, sehingga memakan waktu dan berimbas pada antrean.
"Kartu BRI (BRIZI) versi fuel card sering pada saat ingin melakukan pembayaran loading lama. Kedua, kuota terpotong, saldo ada, dan ketiga, saldo hilang kuota ada. Ini yang menghambat kami di lapangan," ujar salah satu perwakilan SPBU. (Antara)
Baca Juga: RDP dengan Komisi XII, Pertamina Dukung Pemerintah Akselerasi Target Lifting Migas 2025
