Wapres Gibran Tinjau Penyaluran Bantuan Subsidi Upah di Tangerang

Suara.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyaksikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Kali ini, penyaluran dilakukan di Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (16/7/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.

Peninjauan tersebut turut didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, serta Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.

Program BSU 2025 menyasar lebih dari 17,3 juta pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta. Dari total tersebut, sebanyak 5,7 hingga 8 juta penerima BSU disalurkan melalui PosIND. Hingga pertengahan Juli 2025, lebih dari 60 persen dari total alokasi tersebut sukses disalurkan.

"Kunjungan ini merupakan yang pertama dari tiga agenda peninjauan. Kami bersyukur karena proses berjalan lancar tanpa antrean panjang ataupun kendala teknis. Ini menunjukkan kesiapan Kantorpos sebagai penyalur bantuan yang profesional," ujar Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran dan Wamenaker Noel menyaksikan langsung alur pencairan dana, mulai dari pengecekan data penerima, validasi identitas penerima, hingga proses pembayaran atau pencairan tunai. Salah satu keunggulan penyaluran BSU melalui PosIND adalah integrasi antara layanan digital dan fisik, yang memungkinkan proses lebih cepat dan akurat.

"Kami menggunakan dashboard internal yang memastikan seluruh bantuan tersalur tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan sistem validasi data dari Kemeterian Ketenagakerjaan RI dan dukungan teknologi berupa QR Code melalui aplikasi Pospay, kami yakin proses ini lebih efisien dan akuntabel," kata Endy.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Haris mengungkapkan strategi penyaluran mengandalkan kombinasi antara pemetaan data penerima, integrasi sistem informasi, dan layanan fleksibel di lapangan.

"BSU melalui PosIND ini bisa dicairkan di tempat penerima bantuan bekerja seperti pabrik atau industri, juga bisa dicairkan di seluruh Kantorpos di Indonesia . Kami membuka layanan setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu, bahkan hingga pukul 21.00 WIB," ujar Haris.

Bagi sebagian pekerja yang belum tersentuh layanan digital, PosIND tetap menyediakan integrasi teknologi melalui dashboard Pos Giro Cash (PGC) dan aplikasi Pospay sebagai media notifikasi dan pengecekan status bantuan.

Para calon penerima BSU diimbau rutin mengecek kelolosan mereka melalui situs resmi BSU Kemenaker atau aplikasi Pospay.

Pospay milik PT Pos Indonesia (Persero) menjadi salah satu terobosan penting dalam program BSU tahun ini. Melalui Pospay, penerima dapat memeriksa status bantuan, menerima notifikasi kelolosan, serta menampilkan QR Code untuk pencairan dana secara cepat dan aman di Kantorpos. 

"Selain itu melalui Pospay, masyarakat bisa menerima uang secara digital, melakukan berbagai transaksi pembayaran, pembelian, hingga tabungan. Kami mengedepankan kemudahan akses, terutama bagi mereka yang belum memiliki rekening bank," kata Haris.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres dan Wamenaker melihat langsung proses pelayanan, menyapa penerima BSU, serta berdialog dengan petugas pos di lapangan.

"BSU adalah bentuk nyata kepedulian negara terhadap pekerja sektor formal. Pos Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya dalam menjangkau masyarakat hingga wilayah-wilayah yang tidak terlayani bank. Ini patut diapresiasi," ujar Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Pada kesempatan yang sama, Wamenaker Noel juga menyebut Kinerja yang baik dari PosIND dalam penyaluran BSU 2025 ini.

"Kami memastikan validitas data penerima melalui sistem BPJS Ketenagakerjaan. PosIND hadir sebagai mitra strategis dengan kombinasi layanan digital dan fisik yang adaptif dan profesional," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.

Kolaborasi antara Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk menjamin kesejahteraan pekerja, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.