REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung proses penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) yang dilakukan Pos Indonesia (PosIND) melalui Kantorpos KCU Jakarta Flora, Fatmawati pada Kamis (17/7/2025).
Penyaluran BSU menjadi salah satu program pemerintah yang kembali dilaksanakan pada tahun ini. Kali ini, pemerintah menyasar lebih dari 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, dan sekitar 8,5 juta di antaranya disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND.
Salah satu titik penyaluran BSU dilakukan di Kantorpos KCU Jakarta Flora, Fatmawati. Wapres Gibran memberi perhatian yang serius pada penyaluran program yang digulirkan pemerintah ini. Sehari sebelumnya, Wapres Gibran juga meninjau pangsung penyaluran BSU di Kantorpos KCU Tangerang.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, hingga pertengahan Juli 2025, distribusi BSU telah mencapai hampir 85 persen. Ia memastikan, pengalaman dari tiga tahun sebelumnya menjadi dasar penyempurnaan skema distribusi tahun ini, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terpencil).
"Setelah penyaluran melalui bank rampung, PT Pos menjadi andalan kami. Laporannya lengkap dan akurat. Kami menilai inilah mitra terbaik yang kami miliki saat ini untuk mendukung penyaluran BSU," kata Yassierli.
Pada kesempatan itu, Yassierli juga menyambut baik kehadiran Wapres Gibran yang menyaksikan langsung penyaluran BSU di Kantorpos Jakarta Flora, Fatmawati. Ia menyebut Gibran menunjukkan perhatian serius.
"Beliau tidak hanya memonitor, tapi juga ingin melihat langsung siapa penerimanya dan bagaimana proses distribusinya berjalan," ucapnya.
"Dari pendaftaran hingga pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, semua bisa melalui Pos. Termasuk BSU yang sudah keempat kalinya ini. Kami menilai kinerja Pos sangat baik dalam penyaluran BSU sebelumnya, dan kami optimistis kali ini juga lebih baik," kata Direktur Perencanaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin.
Ia menambahkan bahwa peluang kolaborasi ke depan masih sangat terbuka, termasuk kemungkinan pembayaran klaim jaminan sosial melalui jaringan Kantorpos di seluruh Indonesia.
"Kolaborasi banyak, dan tadi kita sama Pak Dirut, Pak Endy juga bicara kemungkinan ke depan dari kerja sama kolaborasi yang sekarang itu, apalagi yang akan dikerjakan itu dalam tahap penjajakan juga. Misalnya, nanti apakah Kantorpos yang banyak itu, orang nerima pembayaran klaim kami apakah bisa melalui Pos? Tadi termasuk poin yang akan kami bicarakan," kata Zainudin.
Plt Dirut PosIND Endy Abdurrahman mengungkapkan bahwa penyaluran BSU secara nasional telah melampaui 80 persen. Ia menyebut tidak ada antrean panjang di lapangan dan semua proses berlangsung lancar dan nyaman.
"Tantangan utama sebenarnya ada pada data penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kami telah bekerja sama erat untuk melakukan penyaringan awal sehingga proses di Kantorpos bisa efisien," ujar Endy.
Endy juga menyoroti perbedaan karakteristik penerima di Jakarta dan Tangerang. Jika di Tangerang mayoritas pekerja pabrik, di Jakarta lebih banyak pekerja sektor swasta seperti rumah sakit dan perusahaan jasa lainnya.
Nurbaiti Dwiastuti, staf di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Ia mengaku sudah pernah menerima bantuan serupa pada 2022.
"Hanya perlu bawa KTP dan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Dananya saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak," kata Nurbaiti.
Ia berharap program ini bisa terus berlanjut setiap tahun dan menjangkau lebih banyak masyarakat di pelosok.
"Karena di daerah lain, gajinya bahkan lebih kecil dari Jakarta. Mereka lebih butuh," tuturnya.
TERPOPULER