Suara.com - Wakil Presiden ke -13 Ma'ruf Amin menagih utang kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi utang yang dimaksud bukan dalam bentuk uang tapi janji Prabowo untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah "Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 Tahun 2025" di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
"Pak Prabowo bilang kepada saya, 'Saya masih punya utang ke Pak Kiai tentang Badan Ekonomi Syariah. Supaya ada untuk menavigasi jalannya semua ini melalui Badan Ekonomi Syariah itu," kata Ma'ruf.
Lembaga ini kata Ma'ruf merupakan wujud dari transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sehingga perlu penerbitan keputusan presiden (keppres) untuk membentuknya.
Ma'ruf mengaku masih terus menunggu Prabowo melunasi utangnya. Ma'ruf menyampaikan hal itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir di acara tersebut.
"Bu Sri mengikuti terus ini, tinggal saya sebenarnya lagi nunggu berita dari Bu Sri," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf juga menyampaikan kepada Sri Mulyani agar Indonesia memiliki undang-undang (UU) ekonomi syariah. UU itu akan mengintegrasikan berbagai aturan sebelumnya, seperti perbankan syariah maupun asuransi syariah.
Pernyataan ini ia juga katakan kepada Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun terkait rencana penyusunan UU ekonomi syariah. Menurut informasi yang ia dapat, DPR akan menginisiasi RUU ekonomi syariah.
Baca Juga: Menkum Supratman Luncurkan Program Sertifikat KI Bisa Jadi Jaminan Utang di Bank
