1. Cara Pengelolaan
Pengelola zakat disebut amil, yaitu mereka yang dipercaya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Lembaga-lembaga seperti masjid atau badan amil nasional yang terpercaya seperti Dompet Dhuafa sering bertindak sebagai amil.
Sementara itu, pengelola pajak adalah negara melalui lembaga resminya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengelolaannya diatur dalam undang-undang, dan masyarakat tidak diperbolehkan membuat kepengurusan pajak sendiri.
2. Tujuan dan Penerima Manfaat
Zakat memiliki tujuan spesifik untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, seperti fakir, miskin, dan yatim. Penyalurannya bisa dalam bentuk dana, makanan, atau program pemberdayaan.
Sedangkan pajak, disalurkan ke setiap sektor masyarakat dalam cakupan yang luas, bukan hanya untuk membantu rakyat miskin.
Pajak digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jalan tol, layanan BPJS, subsidi pendidikan, bahkan untuk menggaji para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Syarat yang Dikenakan
Syarat membayar zakat sangatlah spesifik, yaitu seorang muslim, berakal sehat, balig, serta harta yang dimiliki telah mencapai batas nisab dan haul (minimal jumlah dan waktu kepemilikan). Persyaratan ini telah diatur dalam hadis dan kesepakatan ulama.
Sementara itu, syarat membayar pajak tidak memandang agama. Setiap penduduk wajib membayar pajak jika pendapatannya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan oleh negara.
Di Indonesia, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016, di mana penduduk yang memiliki pendapatan minimal Rp54 juta per tahun (atau Rp4,5 juta per bulan) wajib membayar pajak.
Pajak dan zakat memang sama-sama berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, namun keduanya memiliki dasar hukum, tujuan, dan mekanisme yang berbeda secara mendasar.
Zakat adalah perintah langsung dari Allah SWT dan merupakan ibadah yang hukumnya wajib bagi umat muslim yang mampu, sedangkan pajak adalah kewajiban konstitusional bagi seluruh warga negara sebagai bentuk kesepakatan sosial dalam membangun negara.
TERPOPULER
