SKK Migas Klaim Pasokan Gas Industri Mulai Lancar

Suara.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan pasokan gas industri mulai terisi kembali. Sebelumnya, pasokan gas industri sempat minim dnan dikeluhkah para kalangan industri.

"Perlahan sudah membaik. Sudah beres semua tidak ada masalah," ujar Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto di Kantor Kementerian ESDM, seperti yang dikutip, Senin (18/8/2025).

Djoko menuturkan, pasokan gas industri sempat menipis ini gara-gara kebakaran pipa gas CO2 Removal di Stasiun Pengumpul di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat milik PT Pertamina EP. Akibat kebakaran itu, pengiriman gas sempat berhenti dan tersendat.

Selain itu, Medco juga memperbaiki infrastruktur penyaluran gasnya. Dengan begitu, gas yang disalurkan di industri hanya sisa dari pipa saja.

"Gas yang ada dalam pipa itu berkurang, ketika berkurang, maka tekanannya berkurang. Nah secara perlahan, kita isi gas nya pelan-pelan supaya tekanannya kembali normal dan alhamdulillah itu sudah tidak ada masalah sejak tanggal 15 Agustus," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan kabar buruk bagi kalangan industri di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Pasalnya, Kemenperin mendapat kabar bahwa Produsen gas bumi mengumumkan adanya pembatasan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri.

Hal ini membuat adanya jeritandi kalangan para investor sektor manufaktur di tanah air.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan,keputusan tersebut merupakan 'kado buruk' bagi sektor manufaktur nasional.

"Pada momen HUT ke-80 RI, seharusnya seluruh rakyat Indonesia, termasuk pelaku industri, dapat bergembira. Namun, kabar pembatasan HGBT justru menimbulkan luka dan membuat industri kembali memaknai arti kemerdekaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

Febri menuturkan, gas bumi memiliki peran vital, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi. Industri pupuk, kaca, keramik, baja, oleokimia, hingga sarung tangan karet termasuk di antara penerima manfaat program HGBT yang selama ini ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden dengan harga sekitar USD 6,5 per MMBTU.

"Ini yang mengherankan. Pasokan gas harga diatas USD 15-17 lancar. Tapi, pasokan gas USD 6,5 tidak lancar. Jika terjadi pengetatan, harga melonjak hingga USD 15–17 per MMBTU. Ini kan aneh. Mesin-mesin produksi bisa terpaksa dihentikan, dan untuk menyalakan kembali butuh waktu lama serta energi dan biaya lebih besar," ungkapnya

Febri menilai, pembatasan HGBT tidak hanya mengancam kelangsungan produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, bahkan hingga penutupan usaha dan PHK pekerja industri.

"Lebih dari 100 ribu pekerja di sektor penerima manfaat HGBT akan terdampak. Bila industri menurunkan kapasitas atau menutup pabrik, PHK tidak dapat dihindarkan," bebernya.