Suara.com - Sebuah isu panas yang beredar di publik menimbulkan kegaduhan di pasar modal dan langsung direspons oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani. Isu yang santer beredar menyebutkan bahwa Danantara didorong untuk 'mengambil paksa' 51 persen saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.
Isu ini seakan mendapat 'bumbu' baru setelah pergerakan saham BCA (BBCA) terpantau jeblok pada perdagangan siang ini. Hingga pukul 13.45 WIB, saham bank milik Grup Djarum ini merosot 0,29 persen ke level Rp 8.475 per lembar.
Menanggapi rumor tersebut, Rosan dengan tegas membantah. Usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, ia menepis habis isu tersebut.
“Enggak ada,” jawab Rosan singkat saat ditanya apakah Danantara memiliki rencana untuk mengakuisisi saham mayoritas BCA.
Ketika awak media mencoba meminta konfirmasi lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pembicaraan internal soal isu tersebut, Rosan memilih bungkam dan langsung meninggalkan kompleks parlemen.
Untuk diketahui, rumor tersebut dikaitkan dengan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis moneter 1998. Saat itu, BCA menerima kucuran BLBI sebelum akhirnya sahamnya masuk dalam proses divestasi.
Kini, isu lama tersebut kembali diangkat oleh sebagian pihak, memicu kekhawatiran dan ketidakpastian di pasar. Pergerakan saham BCA yang merosot hari ini menjadi bukti bahwa isu-isu sensitif terkait perbankan dapat dengan cepat mempengaruhi sentimen investor.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, meminta semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. Ia menegaskan, jangan sampai isu yang dilempar justru menciptakan kegaduhan dan merusak iklim investasi di dalam negeri.
“Iklim investasi sedang bagus di tengah situasi global yang serba tidak pasti. Karena itu, kita wajib menjaganya dan jangan sampai ada pernyataan yang menimbulkan kegaduhan, terutama terkait sektor perbankan nasional,” ujar Tommy dalam keterangannya.
Tommy juga menilai, para pengamat atau pihak lain tidak seharusnya sembarangan mengaitkan isu lama seperti BLBI dengan BCA. “Pernyataan agar pemerintah mengambil alih saham mayoritas BCA perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya. Itu justru bisa mengganggu stabilitas keuangan dan iklim investasi kita,” pungkasnya.
Sebelumnya wacana agar pemerintah mengambil alih paksa saham BBCA digaungkan oleh Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro. Ide itu kemudian disambut oleh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB Ahmad Iman Syukri.
Wacana pengambilalihan saham BCA oleh negara ini berkaitan dengan masa lalu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada saat krisis 1998. Peristiwa itu bergulir hingga adanya pelepasan 51 persen saham oleh pemerintah yang saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri.
TERPOPULER
