Suara.com - Situasi politik yang memanas dan gelombang demonstrasi di Jakarta telah berdampak langsung pada operasional pemerintahan.
Pada Jumat (29/8/2025), dua agenda besar pemerintah yang sedianya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri utama terpaksa dibatalkan.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi ibu kota yang dinilai tidak kondusif akibat meluasnya aksi protes.
Tiga acara penting yang dibatalkan tersebut adalah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2025, serta konferensi pers bulanan APBN KiTa.
Rakornas yang dijadwalkan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, akan menghadirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan seluruh kepala daerah. Agenda strategis ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Pembatalan serupa juga terjadi pada konferensi pers APBN KiTa.
Awalnya, acara ini direncanakan diubah menjadi daring, tetapi karena situasi yang semakin tidak terkendali, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda acara tersebut hingga Rabu, 3 September 2025.
Konferensi pers APBN KiTa adalah agenda rutin bulanan di mana Menteri Keuangan dan jajarannya melaporkan kondisi terkini pendapatan dan belanja negara.
Pembatalan ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari aksi demonstrasi yang menuntut pertanggungjawaban DPR dan reformasi Polri, menyusul insiden kematian seorang driver ojek online (ojol) bernama Affan, yang terlindas mobil rantis Brimob.
Baca Juga: Temui Keluarga Korban, Kapolri Minta Maaf atas Insiden Mobil Rantis Brimob
Tidak hanya tuntutan reformasi Polri, massa juga menuntut DPR RI dibubarkan atau adanya reformasi besar-besaran pada lembaga wakil rakyat tersebut.
