Anggito Abimanyu Mundur dari Jabatan Wamenkeu

Suara.com - Anggito Abimanyu memutuskan mundur dari jabatan Wakil Menteri Keuangan setelah ia terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

Anggito, pada Selasa (23/9/2005) telah menerima persetujuan DPR untuk menjabat sebagai Ketua LPS, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Anggito mengatakan sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wamenkeu, sebagai bentuk ketaatan pada aturan yang melarang adanya rangkap jabatan.

"Ya kan intinya tidak boleh rangka jabatan jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada Presiden," katanya di gedung DPR, Jakarta.

Anggito menerangkan surat pengunduran dirinya bakal segera diproses oleh kantor kepresidenan. Selain itu, surat pengunduran dirinya juga sudah diurus oleh Kementeri Keuangan.

"Kan yang ngurus kantor. Karena sebenarnya secara otomatis karena tidak boleh rangkap jabatan," tegas dia.

"Posisi pejabat negara, itu tidak boleh ada rangkap jabatan. Itu saya sadari sejak awal, saya sudah menandatangani bahwa apabila kalau nanti terpilih menjadi ketua atau dewan komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri," imbuh Anggito.

Tingkatkan Kualitas SDM

Setelah terpilih sebagai Ketua LPS Anggito mengatakan akan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga integritas kebijakan di LPS.

"Lembaga ini harus terus meng-improve, memperbaiki kualitas SDM-nya, memperbaiki data integrasi, memperbaiki integritas dari kebijakan, harus melakukan latihan protokol krisis,” ujar Anggito.

Dengan perbaikan tersebut, menurutnya, LPS akan lebih siap dalam hal penanganan apabila terjadi gejolak di sektor perekonomian.

“Itu yang harus dilakukan, di-improve terus. Sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang harus ditangani, mereka sudah cukup siap dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Anggito.

Ia mengatakan, kondisi stabilitas perbankan nasional saat ini cenderung baik, tercermin dari tidak adanya bank yang mengalami resolusi selama lima tahun terakhir.

Namun demikian, menurutnya, masih terdapat beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kecil yang perlu dilakukan resolusi.

Sementara itu, terkait alasannya mengikuti fit and proper test calon DK LPS, Ia mengatakan merupakan motivasi pribadi dan penugasan.