- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membocorkan bahwa Kementerian BUMN tidak akan dilebur ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
- Perubahan ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang (UU) BUMN yang sedang berjalan.
- Salah satu poin krusial dalam revisi UU ini adalah polemik mengenai status pejabat BUMN. Beberapa pihak berpendapat, pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam revisi yang bertujuan mengembalikan aturan ke bentuk semula.
Suara.com - Teka-teki nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pemerintahan baru akhirnya terkuak. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membocorkan bahwa Kementerian BUMN tidak akan dilebur ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Sebaliknya, kementerian ini akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara BUMN.
Perubahan ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang (UU) BUMN yang sedang berjalan. Dasco menyebut, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik status BUMN.
"Nggak (dilebur dengan Danantara), dia sendiri tetap. (Namanya) Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara, Badan Penyelenggara BUMN," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Rabu (24/9/2025).
Salah satu poin krusial dalam revisi UU ini adalah polemik mengenai status pejabat BUMN. Beberapa pihak berpendapat, pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam revisi yang bertujuan mengembalikan aturan ke bentuk semula.
Dasco menargetkan, revisi UU BUMN ini dapat diselesaikan sebelum penutupan masa sidang I tahun 2025-2026. Ia menegaskan, DPR telah menerima banyak masukan dari publik dan akan terus melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya.
"Ya kan itu kan karena memang sudah banyak masukan dari publik selama beberapa, hampir setahun ini kan? Kita anggap partisipasi publiknya sudah banyak," ujar Dasco.
