- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkenalkan konsep Sumitronomics sebagai strategi utama pembangunan ekonomi Indonesia.
- Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dan jangka menengah hingga 8%, APBN 2026 diarahkan sebagai pendorong sektor swasta. Ini didukung oleh langkah-langkah seperti penempatan dana Rp200 triliun di Himbara, penguatan peran Danantara, dan reformasi perizinan.
- Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk delapan program prioritas, termasuk ketahanan pangan (Rp164,7 triliun), pendidikan (Rp769,1 triliun), dan Program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun), dengan total belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan strategi ambisius untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia secara resmi memperkenalkan konsep "Sumitronomics" sebagai pondasi kebijakan APBN 2026.
Strategi ini, yang fokus pada pertumbuhan tinggi, pemerataan, dan stabilitas, diharapkan mampu mendorong ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%.
Hal ini ia sampaikan saat Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9), ketika menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026.
“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah,” ujar Purbaya.
Untuk mewujudkan pertumbuhan ini, APBN 2026 akan berperan sebagai katalis bagi sektor swasta. Sejumlah langkah strategis akan diambil, di antaranya penguatan peran Danantara untuk investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan usaha.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, APBN 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas yang langsung menyentuh kepentingan rakyat:
- Ketahanan Pangan: Rp164,7 triliun
- Ketahanan Energi: Rp402,4 triliun
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
- Pendidikan: Rp769,1 triliun
- Kesehatan: Rp244 triliun
- Pembangunan Desa, Koperasi & UMKM
- Pertahanan Semesta
- Akselerasi Investasi & Perdagangan Global
Anggaran besar juga dialokasikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun, memastikan program ini bisa memberikan dampak nyata.
Secara keseluruhan, APBN 2026 menetapkan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun dan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, dengan defisit 2,68% PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%. Angka ini didukung oleh proyeksi inflasi yang terkendali di 2,5%, suku bunga SBN sekitar 6,9%, dan nilai tukar Rupiah yang stabil di Rp16.500 per dolar AS.
"APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," tutup Purbaya, menunjukkan optimisme bahwa APBN ini akan menjadi instrumen penting untuk mencapai visi Indonesia maju.
Baca Juga: Prolegnas 2025-2026 Disahkan di Rapat Paripurna, DPR Soroti Prioritas RUU