Infografis
- Pimpinan DPR dan sejumlah menteri menggelar rapat koordinasi tertutup.
- Pertemuan membahas polemik pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
- Rapat ini bertujuan untuk sinkronisasi isu politik dan ekonomi terkini.
Beberapa hari sebelumnya, puluhan gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk memprotes keras rencana pemangkasan TKD dalam APBN 2026.
Para kepala daerah khawatir kebijakan ini akan berdampak serius terhadap kemampuan fiskal daerah, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan membayar gaji aparatur negara.
Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.
Ada kekhawatiran bahwa pemotongan ini dapat memicu stagnasi ekonomi di daerah.
Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki argumennya sendiri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan TKD dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan kebocoran anggaran.
Pemerintah menilai masih banyak dana transfer yang belum terserap optimal oleh pemerintah daerah.
Selain itu, keterbatasan ruang fiskal di tingkat pusat menjadi alasan lain mengapa langkah ini perlu diambil.
Purbaya juga sempat menjanjikan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan dana dapat dikembalikan ke daerah jika kondisi ekonomi dan penerimaan pajak membaik.
Baca Juga: Strategi Baru Tito Karnavian: 3 Wamendagri Diberi 'Kavling' Wilayah, dari Sumatera hingga Papua
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga angkat bicara, menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran seperti ini bukanlah hal baru.
Menurutnya, langkah serupa pernah dilakukan saat menghadapi krisis pandemi COVID-19, di mana pemerintah pusat dan daerah bahu-membahu melakukan efisiensi anggaran.
Dengan latar belakang pro-kontra yang tajam ini, pertemuan antara pimpinan DPR dan para menteri menjadi sangat krusial.
