-
BPS dan ESDM tandatangani MoU perkuat sistem statistik nasional.
-
Kerja sama bertujuan hasilkan data akurat untuk kebijakan energi.
-
Menteri ESDM minta BPS hitung dampak ekonomi program strategis.
Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
MoU itu diteken langsung Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa (14/10/2025).
Kerja sama antar kedua lembaga itu bertujuan memperkuat sistem statistik nasional dan mendukung agenda Indonesia Maju yang berbasis pada data yang lebih berkualitas, akurat, dan terpercaya, demi kebijakan energi dan sumber daya mineral yang berdasarkan governance-based policy.
![Badan Pusat Statistik (BPS) tandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal penguatan sistem statistik nasional dan mendukung agenda Indonesia Maju yang berbasis pada data yang lebih berkualitas. [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/10/14/73972-kerja-sama-bps-dan-esdm.jpg)
Amalia mengatakan, kerja sama antara BPS dengan Kementerian ESDM bukan suatu hal yang baru. Oleh karenanya BPS berkomitmen untuk memberikan data yang dapat membantu Kementerian ESDM dalam merumuskan kebijakan dalam sektor energi dan mineral.
"Kami ingin terus menjadi relevan dengan kebutuhan dari rumus kebijakan. Kami terus terbuka untuk terus meningkatkan akurasi dan juga variasi dari data yang masuk ke BPS untuk kami bisa menghasilkan indikator-indikator sesuai dengan kebutuhan zaman. Indikator yang terus relevan dengan kebutuhan pembangunan," kata Amalia.
Dalam kesempatan itu, Amalia juga menyampaikan pentingnya dukungan data sektoral dari Kementerian ESDM. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi dalam penyusunan PDB triwulan.
"Dan kami terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dari angka yang dihasilkan oleh PDB," kata Amalia.
Sementara itu, Bahlil meminta agar BPS turut menghitung dampak ekonomi dari sejumlah program strategis yang sedang dan akan dijalankan Kementerian ESDM, seperti sumur rakyat, mandatori B150 dan E10.
Namun, Bahlil menitipkan pesan kepada BPS, agar tidak ragu memberikan data yang sebenarnya kepada Kementerian ESDM.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Tengah 'Reset' Tata Kelola Sektor Tambang
"Ibu tolong menyajikan data yang sesungguh-sungguhnya yang sebenarnya-benarnya. Kalau jelek, bilang jelek kalau bagus bilang bagus, karena saya ini orang dari timur ini tidak suka terlalu banyak manipulatif," tegas Bahlil.
