Meski Kinerja Migas Positif, Pemerintah Perlu Temukan Cadangan Minyak Baru

Suara.com - Kinerja sektor minyak dan gas bumi (migas) di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai menunjukkan hasil positif di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini tercermin dari eksplorasi atau lifting migas nasional tercatat naik dan telah melampaui asumsi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2025 atau mencapai rata-rata 111,9 persen.

Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, mengatakan kenaikan lifting dari sekitar 430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari patut diapresiasi. Hal ini dinilainya sudah selaras dengan Asta Cita yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Langkah ini menunjukkan ada perbaikan tata kelola di lapangan. Namun, untuk menjaga tren positif, pemerintah perlu membuka wilayah kerja baru dan menemukan cadangan minyak baru," ujarnya dalam sebuah diskusi publik seperti dikutip, Senin (14/10/2025).

Subhkan menjelaskan, inovasi teknologi dan efisiensi biaya juga menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi.

"Teknologi baru membantu mengoptimalkan sumur yang sebelumnya dianggap tidak produktif. Tapi kalau kita mau jangka panjang, eksplorasi wilayah baru adalah kuncinya," jelas dia.

Salah satu kebijakan yang juga mendapat perhatian publik adalah legalisasi sumur minyak rakyat. Pemerintah memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua yang sudah tidak ekonomis bagi perusahaan besar.

"Itu langkah tepat. Sumur tua hasilnya kecil, jadi lebih baik diserahkan ke masyarakat. Setidaknya ini mendorong kemandirian energi di tingkat lokal," kata Subhkan.

Hal senada disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Korry El Yana, yang menilai banyak kebijakan energi gagal dipahami masyarakat karena penyampaiannya tidak utuh.

Selain itu, dia menilai maraknya narasi buzzer dan opini liar di media sosial memperburuk persepsi terhadap pemerintah.

"Karena komunikasinya tidak lengkap, yang muncul justru potongan-potongan video dan komentar yang menyesatkan," imbuhnya.

Korry mendorong pemerintah membentuk satu kanal komunikasi resmi yang menjelaskan kebijakan energi secara menyeluruh dan berbasis data.

"Kalau komunikasinya terbuka dan melibatkan pakar, masyarakat bisa percaya. Jangan sampai program bagus malah tenggelam karena framing negatif di media sosial," pungkasnya. .