REGIONAL:
Suara.com - Bak dua sisi keping mata uang, infrastruktur bendungan dan pengadaan pangan adalah hal tidak terpisahkan. Demikian dipaparkan dalam Local Media Summit (LMS) yang digelar Suara.com bersama International Media Support (IMS). Sebuah wadah berdiskusi dan berjejaring bagi pengelola media lokal dan skala kecil se-Indonesia, juga media berbasis platform (medsos), bersama stakeholder dari platform internet, agensi periklanan, lembaga donor, penyedia teknologi, juga pemerintah dan swasta.
Berlangsung di Ballroom Hotel JW Marriott, Jakarta, dengan tema “Digital Media Sustainability for a Healthy Information Ecosystem”, LMS telah dihelat empat kali, yaitu 2022, 2023, 2024, dan terbaru 2025.
Dalam topik “Sustainable Infrastructure for National Resilience and The Role of Local Media”, hadir sebagai pembicara adalah Dr. Drs. Yayat Supriyatna, MSP (Akademisi & Pengamat Tata Kota), serta Nirwono Joga, Pengamat Tata Kota.
Yayat Supriyatna mengantar topik dengan menilik negara tetangga kita, Singapura. Utamanya soal transportasi umum. Bahwa infrastruktur adalah pembentuk dan penopang, yang mampu membentuk nilai-nilai baru.
“Di negara kita sendiri, pangan menjadi isu yang sangat seksi di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Sehebat apapun teknologi, bila kebutuhan makan tidak dicukupi maka akan menjadi isu besar. Ancaman pangan akan menimbulkan isu besar. Seperti perang Rusia dan Ukraina yang memunculkan isu ketersediaan gandum,” jelas Yayat Supriyatna.
“Infrastruktur menjadi isu penting dan berhubungan langsung dengan kedaulatan pangan. Kita tidak bisa berhasil bila tidak didukung dengan sistem pengairan yang baik untuk pengadaan makanan pokok,” jelasnya.
Di sisi lain, hampir 60 persen penduduk Indonesia hidup di Jawa. Terjadi alih fungsi tanah, terjadi tekanan akan pengadaan lahan sekaligus tantangan untuk mengantisipasi.
“Caranya adalah mengadakan bendungan, irigasi, dan saluran pendukungnya,” tukas Yayat Supriyatna.
Dalam hal ini diperlukan peran BUMN utamanya yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Pembangunan infrastruktur air dan pendukungnya mesti terus dilakukan.
"Misalnya seperti yang dilakukan Waskita Karya, perusahaan konstruksi milik negara ini banyak membangun bendungan untuk mendukung irigasi, juga mengatasi banjir yang bisa dikendalikan, juga berperan sebagai pembangkit listrik. Atau dengan kata lain bendungan sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Inilah yang menjadikan infrastruktur bendungan dan pengadaan pangan adalah hal tidak terpisahkan. Atau bak dua sisi keping mata uang.
Selanjutnya, Nirwono Joga, Pengamat Tata Kota menyampaikan pentingnya peran bendungan bagi kemandirian pangan nasional di negara kita.
“Hal ini menjelaskan bagaimana program infrastruktur strategis nasional seperti bendungan dan irigasi—yang sejalan dengan Visi 2, 3, dan 6 dari Asta Cita kabinet Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan menjadi kebijakan teknis di tingkat provinsi dan kabupaten untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ungkapnya.
Disebutkan bahwa hadirin yang terdiri dari para jurnalis lokal sampai nasional bisa menerapkan sederet poin penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang air, pangan, dan energi, serta infrastruktur yang bisa digunakan sebagai narasi untuk menjembatani implementasi dalam program nasional. Yaitu Implementasi Visi Nasional di Tingkat Regional.
“Contohnya adalah bendungan, dan jaringan irigasi. Perlu dukungan dari provinsi sampai ke daerah, supaya tidak terputus,” ujar Nirwono Joga.
Disebutkannya sejumlah BUMN termasuk Waskita Karya telah melakukan pembangunan, antara lain membangun bendungan yang menjadi andalan bagi masyarakat sekitar. Seperti Bendungan Rukoh (Aceh), Bendungan Jlantah (Karanganyar, Jawa Tengah), Bendungan Jragung (Semarang, Jawa Tengah), Bendungan Temef (Nusa Tenggara Timur), dan Bendungan Raknamo (Nusa Tenggara Timur).
"Kita mendorong BUMN Konstruksi seperti Waskita Karya untuk berperan lebih penting lagi dalam pembangunan infrastrukturnya. Contohnya bendungan. Mari kita melihat jumlahnya, berdasar data resmi PU baru 75 bangunan. Selama lima tahun ke depan pun baru menambah paling banter, kalau pun lancar 16-20, artinya tidak lebih dari 100-an," rincinya.
Menurutnya, pembuatan bendungan sudah banyak, namun bila berkaca ke negara-negara lain, semisal Jepang, jumlahnya di atas angka 6.000. Kemudian Seoul di angka 3.000-an. Sedangkan Tiongkok jumlah mencapai 98.000 bendungan.
“Artinya Indonesia masih tertinggal untuk kebutuhan bendungan. Di sinilah peranan dari BUMN, termasuk Waskita Karya, agar lebih banyak lagi berkontribusi membangun bendungan-bendungan di berbagai wilayah Indonesia,” tandas Nirwono Joga.
Menurutnya, daerah-daerah luar Jawa seperti Sulawesi, Nusa Tenggara sangat penting dibuatkan bendungan, pasalnya menjadi sentra pembangunan pertanian. Sementara masalah utama yang dihadapi adalah air mengingat alamnya yang kering.
“Kemudian Sulawesi, sebagai sentra pertanian untuk kawasan Indonesia timur. Jadi dengan demikian peranan dari Waskita Karya sangat diharapkan untuk membangun lebih banyak lagi bendungan. Itu yang pertama, tentang pengadaan bendungan,” jelasnya.
“Kedua, membangun bendungan tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh jaringan irigasi yang memadai. Karena bendungan itu berlokasi di atas. Sementara jaringan irigasi adalah penghubung dari tingkat provinsi sampai ke kota kabupaten. Inilah yang seharusnya dipahami, bagaimana peran pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung program nasional tadi,” tukas Nirwono Joga.
Dengan kehadiran bendungan, selanjutnya bisa bicara soal tenaga listrik. Tenaga listrik bisa didapatkan dari pemanfaatan tenaga air dari bendungan atau tenaga surya.
“Distribusinya harus dialirkan oleh PLN ke kawasan-kawasan yang membutuhkan. Ada nggak jaringan listrik ke kawasan industri, ke pabrik, sampai ke perkotaan misalnya. Begitu juga dengan air bersih. Kota-kota butuh air minum. Artinya perlu pembangunan jaringan perpipaan dari bendungan ke kota-kota yang membutuhkan air bersih. Supaya warga kota tidak perlu lagi pompa untuk mengambil air tanah. Jadi ada multiplier efeknya,” lanjutnya.
“Dengan infrastruktur jalan tol yang digarap BUMN seperti Waskita Karya, bisa tercapai pemerataan di sektor ekonomi. Di mana waktu pengiriman logistik bisa dipangkas, sehingga biaya menjadi lebih murah,” ujarnya lagi.
Dengan melihat lewat profil yang lebih luas, dilakukan pembangunan gotong-royong, wilayah-wilayah akan semakin maju secara ekonomi. Dari membangun bendungan, membangun jalan tol, sampai membangun rumah, seperti proyek pengadaan 3 juta rumah.
“Harapannya, dalam lima tahun pembangunan ini sudah rampung semua. Jadi PR bagaimana dalam lima tahun semuanya fokus kepada ketahanan air, pangan, dan energi. Semuanya sudah terwujud. Bendungan jadi, irigasi langsung jadi, langsung ke pertanian, jadi langsung dirasakan hasilnya oleh rakyat,” ungkap Nirwono Joga.
“Pembangunan infrastruktur tol juga demikian. Jalan tol tidak dilihat dari keberadaan infrastrukturnya saja namun multiplier effect yang dihasilkan. Dampaknya terhadap masyarakat, pertumbuhan ekonomi, terhadap perkembangan nilai kota atau kabupaten itu apa? Seluruhnya secara menyeluruh dan menjadi satu. Harus terus di cek apakah daerah-daerah sekitar sepanjang jalan tol memanfaatkan keberadaan jalan tol lagi atau tidak. Semuanya harus berefek. Karena yang dipakai untuk membangun adalah uang rakyat,” pungkasnya.***
TERPOPULER