Disinformasi di Ruang Digital Ancam Demokrasi dan Persatuan Nasional, Puan: Negara Harus Hadir!

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti maraknya disinformasi dan hoaks di ruang digital yang menyasar institusi parlemen.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Puan memaparkan bahwa arus informasi yang bergerak sangat cepat saat ini membawa tantangan serius bagi demokrasi dan persatuan nasional.

"Di ruang digital, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan telah mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," ujar Puan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut juga ditandai dengan beredarnya berbagai hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI.

Beberapa kasus hoaks yang mencuat di antaranya berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI, hoaks mengenai DPR RI yang menolak pembahasan atau pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga penggunaan video lama (old footage) yang diberi narasi baru di luar konteks.

Puan menegaskan bahwa serangan hoaks tersebut memiliki dampak sistematis terhadap hubungan antara lembaga negara dan masyarakat.

"Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat; seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan; melemahkan legitimasi institusi demokrasi; dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun," tegasnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Puan menilai perlu adanya penguatan literasi media serta langkah nyata dari pemerintah untuk menjaga stabilitas melalui peningkatan kepercayaan publik.

"Kondisi ini tidak hanya menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi rakyat dan strategi komunikasi negara yang tepat; akan tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif, sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik; pertumbuhan ekonomi; dan keberhasilan demokrasi," lanjut Puan.

Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali berpegang teguh pada jati diri bangsa Indonesia demi memastikan kemajuan yang merata.

"Dalam situasi seperti inilah, bangsa Indonesia harus kembali kepada fondasi kebangsaannya. Bersatu dalam membangun Indonesia dan memastikan bahwa kemajuan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh sebagian kecil kelompok," tuturnya.

Puan menekankan bahwa DPR RI tidak anti-kritik. Namun, ia berharap setiap masukan memiliki tujuan yang jelas bagi kemajuan negara dan didukung oleh penegakan hukum yang adil.

"Oleh karena itu, DPR RI memandang bahwa menjaga persatuan nasional bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan bahwa setiap kritik bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat," pungkas Puan.