Bahlil Beri Sindiran Menohok ke SPBU Swasta: Monggo Cari Negara Lain!

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengeluarkan peringatan keras kepada badan usaha swasta penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Peringatan ini disampaikan menyusul fenomena kelangkaan stok BBM non-subsidi di sejumlah SPBU swasta, yang dipicu oleh lonjakan konsumsi masyarakat.

Bahlil menegaskan bahwa semua operator BBM, termasuk swasta, wajib mematuhi aturan main yang berlaku di Indonesia terkait impor dan penyediaan BBM, yang merupakan hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara sesuai Pasal 33 UUD 1945.

"BBM ada yang bilang, yang ini habis, Pak. Yang ini habis, Pak. Lho, ini (minta) impor, negara ini adalah negara hukum ada aturan. Bukan negara tanpa tuan," tegas Bahlil dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menyikapi keluhan kekurangan stok, Bahlil menyatakan pemerintah telah memberikan izin impor bahkan dengan kuota melebihi 100% kepada masing-masing badan usaha swasta. Oleh karena itu, ia menuntut kepatuhan dan tanggung jawab penuh dari para operator.

"Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini enggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Karena negara ini kita bekerja, semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia," pungkasnya dengan nada tinggi.

Di sisi lain, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengonfirmasi adanya peralihan besar-besaran dari BBM subsidi (Pertalite/RON 90) ke BBM Non-Subsidi sejak Juli-Agustus 2025.

Data menunjukkan, penjualan harian Pertalite turun dari 81.106 Kilo Liter (KL) pada 2024 menjadi 76.970 KL pada 2025. Sebaliknya, penjualan BBM Non-Subsidi melonjak dari 19.061 KL menjadi 22.723 KL.

Peralihan konsumsi ini membawa kabar baik bagi keuangan negara. Laode mencatat, kompensasi Pertalite turun dari Rp48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sebesar Rp12,6 triliun sehingga kompensasi hanya menjadi Rp36,314 triliun.

Lonjakan permintaan BBM Non-Subsidi, terutama dari operator swasta, menunjukkan adanya peningkatan market share yang signifikan. Pada Juli 2025, market share BBM Non-Subsidi sudah mencapai 15%, naik dari 11% di tahun 2024. Namun, peningkatan permintaan inilah yang kini menjadi PR bagi operator swasta untuk memastikan ketersediaan stok, sesuai dengan teguran keras dari Menteri Bahlil.