REGIONAL:
- Menkeu Purbaya menegaskan, data mengenai dana mengendap di bank yang ia ungkapkan bukan karangan, melainkan berasal dari sumber yang sangat kredibel yakni Bank Indonesia (BI).
- Polemik ini semakin memanas setelah Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Jokowi, membantah data Menkeu Purbaya.
- Menkeu Purbaya juga menyentil Dedi Mulyadi terkait dana Pemprov Jawa Barat yang mengendap sebesar Rp4,17 triliun. Ketika KDM meragukan data tersebut, Purbaya melontarkan sindiran tajam.
Suara.com - Isu mengenai triliunan Rupiah dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank daerah memicu polemik sengit. Setelah mendapat bantahan keras dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan sebelumnya menyindir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap bersikukuh pada datanya.
Menkeu Purbaya menegaskan, data mengenai dana mengendap di bank yang ia ungkapkan bukan karangan, melainkan berasal dari sumber yang sangat kredibel yakni Bank Indonesia (BI).
"Itu data dari BI, itu dicek sama BI. Harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana, dana di perbankan mereka," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Polemik ini semakin memanas setelah Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Jokowi, membantah data Menkeu Purbaya. Purbaya sebelumnya menyebut dana Pemda Sumatera Utara yang mengendap di bank mencapai Rp3,1 triliun.
Namun, Bobby mengklaim bahwa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Sumut saat ini hanya sebesar Rp990 miliar.
"Hari ini saldonya di sana ada Rl 990 miliar. Jadi coba apakah kami salah input, atau seperti apa, yang disampaikan Pak Menteri Rp3,1 triliun," ungkap Bobby. Ia bahkan meminta publik untuk mengecek langsung saldo di Bank Sumut.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya juga menyentil Dedi Mulyadi terkait dana Pemprov Jawa Barat yang mengendap sebesar Rp4,17 triliun. Ketika KDM meragukan data tersebut, Purbaya melontarkan sindiran tajam.
"Mungkin anak buahnya juga ngibulin dia," kata Purbaya, seraya menegaskan bahwa data yang dimilikinya berasal dari laporan rutin bank sentral, yang juga mirip dengan data Kementerian Dalam Negeri.
Kini, bola panas kembali ke tangan para pemimpin daerah. Menkeu Purbaya meminta para Gubernur yang merasa datanya berbeda untuk memeriksa ulang ke Bank Indonesia, menegaskan bahwa data dari bank sentral seharusnya yang paling akurat dan benar. "Laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul," tegasnya.
TERPOPULER